JAKARTA,TEROPONGMEDIA.ID — Langkah Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan yang akrab disapa Noel melakukan sidak ke gudang UD Sentoso Steel di Surabaya, jadi angin segar di tengah kabar buram dunia ketenagakerjaan. Gudang milik pengusaha Jan Hwa Diana itu viral lantaran menahan ijazah eks-karyawannya, dan bikin publik geram bukan main.
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta pun langsung angkat bicara. Lewat Sekretaris Jenderalnya, Yohanes Bidaya, PBHI menyatakan dukungan penuh atas gebrakan Noel.
“Apa yang dilakukan Wamenaker Noel ini bukan cuma aksi simpatik, tapi memang seharusnya jadi standar. Pemerintah wajib hadir di tengah keresahan buruh,” ujar Johanes Sabtu (19/4/2025).
BACA JUGA:
PT Yihong Cirebon Rekrut Ulang 1.126 Eks Karyawan PHK Massal
Apindo Sebut PHK Massal PT Yihong Bikin Investor Tidak Tenang di Cirebon
Menurut Yohanes, sidak seperti itu bukan sekadar show off, melainkan bisa jadi template bagi pejabat lain dalam menegakkan hak-hak pekerja. Ia menyebutnya sebagai “efek kejut” yang ampuh bikin pengusaha-pengusaha nakal mikir dua kali sebelum main pecat dan menindas hak buruh.
Namun, PBHI tak mau berhenti di apresiasi semata. Mereka juga menyentil agar Noel tak berhenti di aksi sidak. “Kondisi sekarang nggak main-main. Apalagi di tengah perang dagang dengan Amerika Serikat, tekanan terhadap dunia kerja makin gila-gilaan,” lanjut Yohanes.
Di titik ini, PBHI mendesak pemerintah mempercepat pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) yang sebelumnya sudah diminta langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Satgas ini diharapkan tak hanya jadi wadah elit-elit pejabat, tapi juga melibatkan organisasi buruh, LSM, dan masyarakat sipil yang paham betul kondisi di lapangan.
“Jangan sampai Satgas PHK cuma diisi orang-orang menara gading. Masalah buruh itu adanya di akar rumput. Kalau butuh bantuan, kami siap turun,” tegas Yohanes.
Ia juga mengingatkan bahwa problem ketenagakerjaan bukan cuma soal pemecatan atau ijazah ditahan. Di balik itu semua, ada soal besar yang lebih struktural: niat baik alias good will pemerintah dalam menyejahterakan rakyat.
“Pekerja bukan cuma butuh perlindungan hukum, tapi juga jaminan kesejahteraan. Itu tanggung jawab negara. Jadi, ayo dong, pemerintah serius bikin kebijakan yang berpihak pada buruh,” tutupnya.
(Agus Irawan/Usk)
