BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Komitmen untuk memperkuat struktur ekonomi di Jawa Barat terus dikawal oleh jajaran legislatif. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Euis Ida Wartiah, menekankan pentingnya sinergi antara lembaga perbankan milik daerah dengan pemerintah guna memastikan layanan keuangan yang inklusif bagi masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Euis saat mendampingi pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Jabar dalam kunjungan kerja ke Bank BJB Cabang Soreang, Kabupaten Bandung. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda evaluasi kinerja mitra kerja untuk tahun buku 2025 serta peninjauan rencana kerja tahun 2026.
Evaluasi Performa dan Target 2026
Euis menjelaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah krusial dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam pertemuan tersebut, Komisi III membedah capaian kinerja Bank BJB Cabang Soreang sepanjang tahun lalu.
“Kami hadir untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja Bank BJB Cabang Soreang pada tahun 2025, sekaligus membedah rencana kerja mereka untuk tahun 2026 agar tetap selaras dengan kebutuhan pembangunan di Jawa Barat,” ujar Euis.
Menurutnya, evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan bahwa target-target perbankan tidak hanya tercapai secara angka, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan sektor-sektor riil di wilayah Soreang dan sekitarnya.
Mendorong Inovasi Layanan
Selain meninjau performa finansial, Euis Ida Wartiah juga menyoroti aspek kualitas pelayanan kepada nasabah. Sebagai mitra strategis, Bank BJB diharapkan mampu terus berinovasi dalam memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Tujuan utama kami adalah memastikan bahwa Bank BJB sebagai BUMD kebanggaan Jawa Barat dapat terus memberikan kontribusi maksimal bagi pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi strategis bagi Bank BJB pusat maupun cabang untuk semakin akseleratif dalam menghadapi tantangan ekonomi tahun 2026. Dengan pengawasan yang ketat dari DPRD, diharapkan deviden yang dihasilkan oleh BUMD dapat kembali terserap untuk mendanai berbagai program pembangunan di Jawa Barat.
