BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa kinerja sektor jasa keuangan (SJK) di Jawa Barat hingga Triwulan I 2026 tetap menunjukkan ketahanan yang baik di tengah dinamika ekonomi global dan nasional.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman dalam kegiatan media update Triwulan I Tahun 2026.
Dalam kesempatan tersebut Darwisman menyampaikan bahwa sektor Perbankan di Jawa Barat menunjukkan pertumbuhan positif (year on year) tercermin dari beberapa indikator, antara lain Total Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit, dengan tingkat pertumbuhan masing-masing pada posisi Januari 2026 sebesar 5,27 persen 6,78 persen; dan 2,57 persen.
“Kami melihat sektor jasa keuangan di Jawa Barat masih mampu menjaga stabilitas dan tumbuh secara positif, meskipun tekanan ekonomi global dan nasional cukup tinggi. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap kuat,” ujar Darwisman.
Tingkat risiko kredit yang direfleksikan oleh rasio Non–Performing Loan (NPL) relatif terjaga dalam batas threshold dengan nilai 3,39 persen. Berikutnya, fungsi intermediasi yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 138,65 persen menunjukan bahwa porsi kredit yang disalurkan kepada masyarakat yang lebih besar dibandingkan Dana Pihak Ketiga yang dihimpun.
Penyaluran kredit perbankan di Jawa Barat tercatat mencapai Rp1.014,91 triliun, tumbuh 2,57 persen (year-on-year/YoY). Jawa Barat juga menempati posisi sebagai provinsi dengan penyaluran kredit terbesar kedua secara nasional dengan kontribusi sebesar 11,92 persen terhadap total kredit nasional dimana penyaluran kredit Nasional mencapai Rp7.951 triliun (tumbuh 9,85 persen). Dari sisi pertumbuhan kredit, Provinsi Jawa Barat lebih rendah daripada DKI Jakarta (19,81 persen YoY), Kalimantan Timur (6,26 persen YoY), dan Sumatera Utara (4,85 persen YoY).
Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit (berdasarkan lokasi proyek bukan bank) terbesar disalurkan ke Rumah Tangga sebesar Rp436,08 triliun (tumbuh 5,30 persen YoY) dan Industri Pengolahan sebesar Rp168,63 triliun (tumbuh sebesar 6,91 persen YoY).
Baca Juga:
OJK Jabar: Kredit UMKM Jawa Barat Tembus Rp186 Triliun di Awal 2026, Tertinggi Kedua Nasional
OJK Jabar Paparkan Perkembangan Industri Jasa Keuangan di Jawa Barat 2026
Perlambatan penyaluran kredit disebabkan oleh penurunan kredit yang cukup signifikan pada sejumlah sektor, yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Rp819 miliar) dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Rp3,76 triliun) karena adanya kenaikan risiko kredit pada sektor-sektor unggulan tersebut.
Namun, terdapat beberapa sektor yang membukukan pertumbuhan kredit dengan risiko tergolong rendah a.l Konstruksi tumbuh 3,53 persen YoY dengan NPL gross sebesar 3,68 persen, Bukan Lapangan Usaha Lainnya tumbuh 6,22 persen dengan NPL gross sebesar 4,17 persen, dan Real Estate tumbuh 18,53 persen YoY dengan NPL gross 1,09 persen.
“Kami tetap mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif dengan risiko yang terukur, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus berlanjut secara berkesinambungan,” ujar Darwisman.
Berdasarkan kegiatan usaha, perbankan masih didominasi oleh jenis usaha konvensional dengan market share Aset, DPK, dan Kredit masing-masing sebesar 90,30 persen (Rp953 triliun), 89,40 persen (Rp671 triliun), dan 88,58 persen (Rp922 triliun). Adapun sisanya merupakan jenis usaha Syariah.
Sedangkan, Berdasarkan fungsinya, perbankan di Jawa Barat per Januari 2026 didominasi oleh Bank Umum dengan market share Aset, DPK, dan Kredit masing-masing sebesar 96,76 persen (Rp1.021 triliun), 96,94 persen (Rp728 triliun), dan 97,63 persen (Rp1.016 Triliun). Adapun sisanya merupakan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).
Per Januari 2026, total aset BPR & BPRS di Jawa Barat mencapai Rp34,24 triliun, tumbuh 4,92 persen YoY (Rp1,60 triliun). Dana Pihak Ketiga (DPK) BPR & BPRS sebesar Rp22,98 triliun, tumbuh 6,33 persen YoY (Rp1,37 triliun). Realisasi penyaluran kredit sebesar Rp24,69 triliun, tumbuh 5,99 persen YoY (Rp1,40 triliun). Rasio NPL gross BPR & BPRS di Jawa Barat menunjukan tren memburuk dari 11,86 persen di Januari 2025 menjadi 13,63 persen di Januari 2026. Sedangkan laba BPR dan BPRS mengalami penurunan pada Januari 2026 menjadi sebesar Rp4 miliar atau turun sebesar 85,34 persen secara signifikan dari Rp3 miliar di Januari 2025 (turun Rp2 miliar).
Perkembangan Pasar Modal, PVML, & PPDP
Pada posisi Januari 2026, tingkat inklusi masyarakat terhadap produk pasar modal mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan tercermin dari jumlah Single Investor Identification (SID) di Jawa Barat yang tumbuh sebesar 36,85 persen yoy, dengan porsi terbesar berasal dari reksandana (36,01 persen), saham (37,66 persen), dan SBN (20,81 persen) dengan total SID sebanyak 4.031.296. Sedangkan nilai transaksi saham di Jawa Barat telah mencapai R61,45 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 146,06 persen yoy.
Pada periode bulan Desember 2025, perkembangan Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan LJK Lainnya (PVML), serta Perusahaan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) di Jawa Barat menunjukan pertumbuhan yang positif. Penyaluran pembiayaan pada Perusahaan Pembiayaan tumbuh 0,25 persen yoy yang semula Rp79,95 triliun pada Desember 2024 menjadi Rp80,15 triliun pada Desember 2025, dengan rasio NPL sebesar 3,09 persen. Pada periode yang sama, perusahaan Modal Ventura telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp3,20 triliun meningkat 8,29 persen yoy dari posisi Desember 2024 Rp2,95 triliun, dengan rasio NPL sebesar 4,37 persen.
Penyaluran Pembiayaan melalui Perusahaan Fintech Peer to Peer Lending sebesar Rp23,94 triliun meningkat 22,39 persen yoy dari posisi Desember 2024 sebesar Rp19,56 triliun, dengan Tingkat Wanprestasi (TWP) 90 hari sebesar 3,29 persen. Sedangkan total aset Dana Pensiun di Jawa Barat pada posisi Desember 2025 meningkat 3,31 persen yoy, dari Rp23,56 triliun pada Desember 2024 menjadi Rp22,81 triliun.
“OJK Jawa Barat akan terus memperkuat pengawasan dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, agar sektor jasa keuangan tetap tangguh, inklusif, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” ujar Darwisman.
