BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas merespons sikap pemerintah Indonesia yang tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika masih menjajah Palestina.
Anwar menegaskan hal itu juga sesuai dengan nilai-nilai Indonesia yang sangat menolak penjajahan karena tidak memiliki nilai kemanusiaan dan keadilan.
“Sikap tegas itu telah dinyatakan dengan jelas dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (29/5/2025).
“Jika Israel ingin membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia maka peluang itu baru bisa terbuka jika Israel berhenti menjajah tanah Palestina dan memberikan kemerdekaan penuh kepada rakyat Palestina,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Anwar menegaskan setelah mengakui kemerdekaan Palestina, Israel juga harus bertanggung jawab terhadap aksi genosida yang telah dilakukan sebelumnya.
“Israel tentu harus bertanggung jawab terhadap tindakan genosida dan semua perbuatan buruk yang telah mereka lakukan selama ini terhadap rakyat dan negeri Palestina,” tegasnya.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap mengakui dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, jika Palestina merdeka.
Baca Juga:
TB Hasanuddin Dukung Prabowo Buka Diplomatik dengan Israel, Tapi Ada Catatan!
Prabowo Buka Peluang Diplomatik dengan Israel, MUI Desak Hukum Netanyahu!
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/5/2025).
“Sudah di berbagai tempat, di berbagai forum, saya sampaikan sikap Indonesia, bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian Two State Solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina, merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar,” kata Prabowo.
Prabowo menegaskan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya solusi untuk mencapai kemerdekaan Palestina. Namun, Prabowo juga mengatakan harus ada pengakuan dan jaminan hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat.
(Kaje)
