Menteri PKP Minta Kantor BP2P Jawa II Jadi Percontohan Nasional

Penulis: Rizky

Menteri PKP, Maruarar Sirait saat mengunjungi Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa II Foto: Kyy/TM)
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

BANDUNG,TEROPONGMEDIA.ID — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menekankan pentingnya menjadikan kantor-kantor pemerintah sebagai ruang yang benar-benar hidup dan bermanfaat bagi masyarakat.

Hal tersebut Ara sampaikan saat mengunjungi Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa II di Jalan Lengkong Besar, Kota Bandung, Selasa (3/6/2025).

Ara pun meminta agar kantor BP2P Jawa II dijadikan contoh nasional dalam pengelolaan pelayanan publik, khususnya di bidang perumahan.

Menurutnya, kantor pemerintah tidak boleh sekadar menjadi simbol administratif, melainkan harus menjadi pusat aktivitas yang terbuka dan interaktif.

“Buat kantor ini hidup. Adakan sosialisasi untuk buruh, wartawan, dan masyarakat umum. Jadikan kantor ini ramai dengan kegiatan positif. Ini harus jadi percontohan,” kata Ara sapaan akrabnya.

Ara juga menekankan kehadiran kantor pemerintah harus mampu menjawab kebutuhan dan keluhan masyarakat secara langsung. Pelayanan yang terbuka dan responsif, menurutnya, adalah kunci membangun kepercayaan publik.

“Kalau rakyat datang bertanya atau mengadu, harus dilayani. Kantor pemerintah bukan hanya tempat kerja, tapi juga tempat rakyat mencari solusi,” ucapnya.

Baca Juga:

Menteri PKP Tolak Alih Fungsi Sawah untuk Perumahan

Selain itu, Ara juga menyoroti lokasi strategis Kantor BP2P Jawa II, yang menurutnya sangat potensial dijadikan role model nasional. Dirinya mengkritik sejumlah kantor pemerintah yang masih terlihat terbengkalai dan tidak berfungsi optimal.

“Kalau kantornya sepi dan tidak terawat, bagaimana bisa melayani rakyat? Harusnya produktif, menjadi pusat informasi dan interaksi,” ujarnya.

Selain itu, Ara mengingatkan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program bantuan perumahan, seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Ia menegaskan bahwa proses pemilihan pendamping program harus dilakukan secara profesional dan transparan, tanpa praktik nepotisme.

“Pendamping program harus dipilih karena kemampuan, bukan karena hubungan dekat. Kalau ada penyimpangan, beri tahu saya. Saya akan datang lagi,” pungkasnya.

(Kyy/Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Persib Bandung Akan Jalani Pemusatan Latihan di Luar Negeri
Persib Bandung Akan Jalani Pemusatan Latihan di Luar Negeri
Persib Umumkan Masa Depan Tyronne del Pino 
Persib Umumkan Masa Depan Tyronne del Pino 
Farhan Lantik Iskandar Zulkarnain Jadi Sekda Kota Bandung, Tiga Tugas Berat Menanti!
Farhan Lantik Iskandar Zulkarnain Jadi Sekda Kota Bandung, Tiga Tugas Berat Menanti!
Dilantik Jadi Sekda, Iskandar Zulkarnain Dapat Tiga PR Utama
Dilantik Jadi Sekda, Iskandar Zulkarnain Dapat Tiga PR Utama
Sekda Definitif Resmi Dilantik, Pemkot Bandung Dapat Dukungan Penuh DPRD
Sekda Definitif Resmi Dilantik, Pemkot Bandung Dapat Dukungan Penuh DPRD
Berita Lainnya

1

Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Unpas Raih Juara di Ajang Padjadjaran Public Relations Fair (PPRF) 2025

2

Suasana Asri di Pesawahan Kaki Gunung Malabar

3

Menteri PKP Apresiasi Langkah Cepat Gubernur Jabar Dalam Pembangunan Perumahan Rakyat

4

Ida Fauziyah: PKB Lahir dari Rahimnya NU

5

Greenpeace Sebut Tambang Nikel Ancam Laut Raja Ampat, Begini Respon Bahlil
Headline
sejarah jam malam
Sejarah Kelam Jam Malam, dari Abad Kegelapan hingga Era Dedi Mulyadi
Penambangan Nikel Raja Ampat
Respon Penambangan Nikel Raja Ampat, Menpar Dorong Industri Ekstraktif Kedepankan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan
Penambangan Nikel Raja Ampat Papua Barat Daya
Legislator Kritik Keras Penambangan Nikel Raja Ampat Papua Barat Daya, Melanggar Regulasi!
jemaah haji indonesia
Suhu Arafah Capai 50 Derajat, Jemaah Haji Indonesia Dilarang Keluar Tenda Saat Wukuf

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.