BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengambil langkah tegas dan tanpa kompromi terhadap praktik pemerasan yang mencoreng nama Kementerian Pertanian. Seorang staf internal yang mengaku-ngaku sebagai direktur jenderal (dirjen) dan memalak petani ratusan juta rupiah untuk mendapatkan alat dan mesin pertanian (alsintan) resmi diberhentikan.
Keputusan ini diumumkan Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat. Sang menteri menegaskan bahwa semua fasilitas pertanian berasal dari pajak rakyat dan karena itu, tidak boleh ada satu rupiah pun pungutan liar terhadap petani.
Melalui kanal pelaporan “Lapor Pak Amran”, masyarakat mengungkap adanya pungutan mulai Rp50 juta hingga Rp600 juta saat mengambil bantuan traktor di 99 titik berbeda. Padahal, seluruh alsintan adalah program bantuan gratis dari pemerintah.
“Setiap ambil traktor, diminta bayar. Padahal itu gratis untuk rakyat. Ada pegawai kementerian, ya. diberhentikan, apa boleh buat,” tegas Amran.
Berbekal laporan tersebut, seluruh bukti telah diserahkan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti sebagai kasus pidana.
Oknum yang diberhentikan diketahui bekerja di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, tetapi selama di lapangan sering mengaku sebagai dirjen demi memuluskan pemerasan.
Amran mengungkapkan bahwa staf tersebut akhirnya mengakui perbuatannya.
“Aku tanya, dia langsung nangis. ‘Kamu ambil uang?’ — ‘Iya, Pak, khilaf’.
Bagaimana khilaf kalau bolak-balik ambil uang?” ujar Amran geram.Baca Juga:
Jual Mahal Pupuk Subsidi, Mentan Amran Tutup Kios di Lumajang
Meskipun masih berusia muda, oknum itu tetap harus diberhentikan. Baginya, pemerasan terhadap petani adalah tindakan tidak manusiawi, terlebih petani sudah cukup berat menghadapi tantangan hidup dan biaya produksi.
Selain oknum internal, Amran menyebut ada lebih banyak pelaku dari luar yang turut menipu petani. Ia meminta kepolisian memburu semua pihak yang terlibat.
“Pelakunya dari Kementerian satu. Dari luar lebih banyak. Dan aku berhentikan hari ini yang dari Kementerian Pertanian,” katanya.
Sejak system “Lapor Pak Amran” dibuka, tercatat 2.890 laporan publik dalam satu minggu, dengan 504 di antaranya sudah diverifikasi dan langsung menjadi dasar penindakan.
Amran menegaskan, bahwa semua bantuan yang diberikan dari kementrian sepenuhnya gratis. Jika ada yang meminta biaya, masyarakat diminta menolak dan melapor.
Ia juga memastikan bahwa identitas pelapor dirahasiakan sepenuhnya, hanya diketahui oleh dirinya dan satu asisten pribadi.
Amran menggarisbawahi bahwa Kementerian Pertanian akan menyapu bersih praktik pungli, mafia bantuan, calo alsintan, hingga oknum luar yang memanfaatkan kelemahan petani.
“Petani itu pilar ketahanan pangan. Tugas negara memastikan mereka dilayani, bukan diperas,” tukasnya.
(Budis)
