JAKARTA,TM.ID: Menteri koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, kembali bahwa sistem zonasi dalam penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) penting ditempuh demi mencegah terjadinya kastanisasi sekolah.
Menko PMK menyampaikan hal itu di tengah kembali mencuatnya sejumlah temuan kecurangan yang dilakukan oleh orang tuamurid di beberapa daerah untuk mengakali sistem zonasi PPDB.
“Kalau zonasi menurut saya sih masih tetap harus di berlakukan, ya itukan dalam upaya kita untuk mencegah terjadinya kastanisasi sekolah, yang dulu kecurangan jauh lebih parah di banding sekarang kan”,” kata Menko PMK kepada awak media dilingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, melansir Antara Kamis, (13/7/2023).
BACA JUGA: Reaksi Keras Disdik Jabar Soal Manipulasi Data Zonasi PPDB di Kota Bogor
Menurut Menko PMK, seiring dengan pemberlakuan sistem zonasi PPDB, pemerintah daerah (pemda) dihadapkan dengan dua tugas utama yakni pertama, menyusun peraturan daerah (perda) untuk menegakan peraturan tersebut .
Sehingga, lanjutnya, apabila terjadi kecurangan-kecurangan bisa dipastikan ada penindakan yang jelas.
Menko PMK menegaskan tanggung jawab itu sejalan dengan status kebijakan terkait pendidikan yang merupakan urusan konkuren atau urusan yang sudah dibagikan anatara pemerintah pusat dengan pemda, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Jadi kalau kecurangan-kecurangan itu dibiarkan saja,apalagi yang main curangnya adalah pejabatnya,nah ini yang memang akan semakin parah nanti,” kata Menko Muhadjir.
BACA JUGA: Hari ini Banget, Ini Cara Cek Pengumuman PPDB 2023!
lebih lanjut Menko Muhadjir menambahkan, kemudian tanggung jawab kedua pemda adalah melakukan program pemetaan kualitas sekolah atau pendidikan sejalan dengan tujuan sistem zonasi.
“Biar tidak ada sekolah favorit, semua sekolah harus favorit , sehingga seorang itu tidak kemudian harus melakukan kecurangan karena masih ter-persepsi ada sekolah favorit itu,” terang Menko Muhadjir.
Apabila kecurangan terjadi maupun persepsi sekolah favorit masih subur, lanjut Menko PMK, maka pemda harus segera melakukan evaluasi internal atas keberlangsungan maupun keberhasilan program-program pemerataan kualitas pendidikan.
“Bukan hanya negeri yang diperhatikan, termasuk bantuan untuk siswa, sehingga nyaman siapapun orang tua itu menyekolahkan tidak perlu lagi mengejar dengan cara-cara yang sangattidak terpuji untuk mengejar sekolah favorit,: katanya.
Seperti diketahui, Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 di Indonesia diwarnai dengan praktik kecurangan,dimana praktik curang ini terjadi di sejumlah daerah mulai dari Bogor, Bekasi, hingga Kepulauan Riau (Kepri).
Berbagai modus dilakukan agar calon siswa dapat diterima di sekolah favorit melalui jalur zonasi.
(Usamah)
