JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar dokter umum diberi kewenangan untuk melakukan operasi caesar, khususnya di wilayah tertinggal yang minim akses dokter spesialis. Wacana ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan layanan kesehatan dasar, terutama bagi ibu hamil di daerah terpencil.
Ia menjelaskan bahwa kunjungannya ke sejumlah wilayah seperti Nias, Sumba, dan Lampung memperlihatkan masih adanya kendala besar dalam akses layanan kesehatan.
“Dari kunjungan saya, masih banyak masyarakat kesulitan mendapatkan layanan kesehatan, termasuk ibu hamil yang membutuhkan pertolongan darurat,” kata Budi di Kompleks Parlemen, Rabu (14/5/2025).
Menurut Budi, banyak kasus kematian ibu dan bayi disebabkan oleh keterlambatan pertolongan medis, terutama karena tidak adanya dokter kandungan atau rumah sakit rujukan di wilayah-wilayah tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi wacana pelibatan dokter umum dalam tindakan medis kritis seperti operasi caesar.
Budi menegaskan, bahwa langkah ini bukan semata-mata inisiatif lokal, melainkan sesuai dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang memperbolehkan praktik task-shifting dalam kondisi tertentu. Task-shifting adalah pemindahan tugas dari tenaga kesehatan spesialis ke tenaga kesehatan lain yang memiliki pelatihan kompeten.
“WHO memperbolehkan dokter umum untuk melakukan tindakan penyelamatan jiwa, termasuk operasi caesar, selama mereka memiliki pelatihan dan kompetensi yang sesuai,” ucap Budi.
Kekurangan Dokter Spesialis Jadi Masalah Nasional
Ia mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan jumlah dokter spesialis, termasuk ahli kandungan. Saat ini, rasio dokter spesialis per wilayah sangat timpang, sehingga masyarakat di daerah tertinggal kerap tidak mendapatkan layanan medis tepat waktu.
“Tolong dokter umum dilengkapi dengan kompetensi yang sifatnya darurat, yang bisa menyelamatkan nyawa,” ujarnya. “Supaya kita tidak perlu lagi melihat masyarakat meninggal hanya karena tidak mendapat pertolongan pertama yang memadai.”
Langkah ini juga dinilai mendukung rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang berkomitmen membangun 66 rumah sakit baru di wilayah-wilayah tertinggal sebagai bagian dari program layanan kesehatan terpadu.
Baca Juga:
Atlet Basket WNA Amerika Diringkus Polisi, Selundupkan Permen Ganja
BRIN Temukan Spesies Baru Kadal Buta Buton, Dibamus oetamai: Penghuni Asli Pulau Aspal
Budi menambahkan bahwa Kementerian Kesehatan akan segera menyusun regulasi pendukung agar kebijakan ini bisa diterapkan secepat mungkin. Pelatihan dokter umum untuk kompetensi tambahan akan menjadi bagian dari agenda reformasi sistem kesehatan nasional.
“Regulasi terkait dokter umum yang dapat melakukan operasi caesar akan disiapkan. Harapannya, kebijakan ini bisa diimplementasikan dalam waktu dekat,” kata Budi.
Pemerintah berharap wacana ini dapat mengurangi angka kematian ibu dan bayi di wilayah yang selama ini belum terjangkau fasilitas kesehatan memadai. Namun, pelaksanaan di lapangan tetap akan diawasi ketat agar tidak terjadi malpraktik.
(Dist)
