JAKARTA, TEROPONGEMDIA.ID — Politikus independen Dharma Pongrekun secara terbuka menyebut Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin (BGS) menjadi bagian dari apa yang ia sebut “Jaringan Oligarki Global” atau “Kapitalis Global”.
Pernyataan tersebut disampaikan Dharma dalam wawancara bersama program Daily Buzz Okezone. Cuplikan wawancara itu kemudian beredar luas di media sosial dan memantik perdebatan publik.
Dharma mengklaim tuduhannya didasarkan pada dokumen yang ia miliki.
Ia menyoroti posisi Budi Gunadi Sadikin sebagai Co-Chair World Economic Forum (WEF) untuk Region Asia serta keterlibatannya dalam GAVI (The Vaccine Alliance) sebagai indikator hubungan dengan jaringan elite global.
Menurut Dharma, individu yang terhubung dengan forum global seperti WEF kerap berperan sebagai penentu arah kebijakan pembangunan suatu negara.
Ia menilai arah tersebut tidak selalu selaras dengan kepentingan nasional.
“Saya pastikan tidak (untuk kepentingan bangsa),” kata Dharma dalam wawancara tersebut, dikutip Senin (9/2/2025).
Ia juga mengaitkan narasinya dengan kondisi ekonomi pascapandemi COVID-19. Dharma menyinggung kebijakan ekonomi yang dinilainya berdampak pada membanjirnya barang impor, melemahnya produsen lokal, serta meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Selain itu, Dharma menyisipkan isu skandal global dengan menyebut terbukanya Epstein Files sebagai alasan publik perlu bersikap kritis terhadap narasi resmi yang beredar di media arus utama.
“Sejak terbukanya Epstein file, maka tidak ada lagi yang bisa dipercaya dari narasi-narasi yang disampaikan di televisi,” ujarnya.
Peran Menkes BGS di GAVI
Di sisi lain, peran Budi Gunadi Sadikin dalam GAVI dipandang berbeda oleh kalangan kesehatan global. Berdasarkan informasi resmi di laman GAVI, BGS memang tercatat sebagai salah satu anggota dewan (Board Member).
GAVI merupakan kemitraan publik-swasta global yang berdiri sejak tahun 2000 dengan fokus meningkatkan akses imunisasi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Organisasi ini bekerja sama dengan WHO, UNICEF, Bank Dunia, serta produsen vaksin internasional.
GAVI selama ini diklaim telah berkontribusi pada penyelamatan jutaan nyawa melalui perluasan cakupan vaksinasi global.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan RI dalam sejumlah pernyataan menyebut keterlibatan Menkes BGS di GAVI sebagai bentuk pengakuan internasional terhadap keberhasilan program imunisasi nasional Indonesia.
Keikutsertaan tersebut, kata Kemenkes, dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang dalam kebijakan kesehatan global, sekaligus memperluas akses dukungan teknis dan pembiayaan untuk program vaksinasi nasional, termasuk imunisasi dasar dan pengenalan vaksin baru seperti HPV dan PCV.
“Dengan menjadi bagian dari dewan GAVI, Indonesia tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga kontributor pengetahuan, khususnya dalam hal produksi, distribusi, dan layanan vaksin di tingkat fasilitas kesehatan,” demikian keterangan yang tercantum di laman resmi Kemenkes.
Baca Juga:
Prabowo Janji Turunkan Biaya Haji
Usai Nikel Terbitlah Hilirisasi Ayam, Suplai 1,5 Juta Ton Daging MBG
Dua Narasi yang Berseberangan
Tudingan Dharma Pongrekun memperlihatkan dua narasi yang berseberangan di ruang publik. Di satu sisi, terdapat narasi yang memandang keterlibatan pejabat negara dalam forum global seperti WEF dan GAVI sebagai indikasi jejaring elite internasional yang berpotensi memengaruhi kedaulatan kebijakan nasional.
Narasi ini kerap dikaitkan dengan isu “pemerintahan global” dan kritik terhadap dominasi kepentingan korporasi internasional.
Di sisi lain, terdapat pandangan resmi pemerintah dan sebagian besar pakar kesehatan masyarakat yang menilai partisipasi dalam aliansi global sebagai bagian tak terpisahkan dari tata kelola kesehatan dunia yang saling terhubung, terutama dalam menghadapi pandemi dan ketimpangan akses layanan kesehatan.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin maupun Kementerian Kesehatan RI terkait tuduhan spesifik yang disampaikan Dharma Pongrekun.
(Dist)
