JAKARTA, TM.id : Dalam menjaga wilayah perbatasan RI, pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama di bawah arahan Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian juga selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menekankan pentingnya menjaga keutuhan wilayah perbatasan guna memperkokoh keutuhan NKRI.
“Jangankan satu pulau yang sebesar Pulau Rondo itu. Satu karang saja di pulau terluar itu menjadi titik penting yang bisa menjadi batas penentuan antarnegara,” kata Mendagri Tito Karnavian melansir Antara, Kamis (22/12/2022).
Oleh karena itu, kata dia, bahkan satu karang pun yang tenggelam pada saat pasang harus tetap dijaga.
Dia berharap langkah tersebut semakin memperkokoh kedaulatan NKRI.
BNPP pun, menurut Mendagri Tito Karnavian, memiliki salah satu tugas yakni menjaga keutuhan wilayah perbatasan, termasuk dalam upaya penyelesaian segmen dan sengketa di wilayah perbatasan.
“Termasuk, yang kedua adalah menjaga pelaksanaan operasional pos lintas batas negara. Ada beberapa pos lintas batas yang dibangun pada masa Presiden Bapak Jokowi yang menjadi teras. Karena lebih baik dibanding dengan pos lintas batas negara sebelah, ini juga menjadi tugas badan ini (BNPP),” ujarnya pula.
Mendagri melanjutkan, tugas berikutnya yakni membangun daerah perbatasan yang sejalan dengan konsep membangun Indonesia dari pinggiran. Upaya itu dilakukan dengan membangun daerah di titik sentral yang ada di kecamatan.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan itu, saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melakukan kunjungan kerja (kunker) di wilayah perbatasan Pulau Rondo dan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh.
Dalam kesempatan itu, Mendagri menjelaskan, maksud kunjungannya ke Pulau Rondo merupakan langkah penting.
Sebab, lokasi tersebut merupakan pulau terluar yang menjadi batas wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mendagri mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama menjaga wilayah perbatasan tersebut.
“Pulau Rondo itu dijaga, oleh teman-teman TNI, ada Korps Marinir. Bagi kami bukan soal pulau itu saja yang perlu dijaga, tapi ini menjadi titik batas dalam rangka penentuan batas kedaulatan negara, termasuk zona ekonomi eksklusif, sesuai dengan UNCLOS,” ujarnya pula.
(Budis)
