JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Badan Gizi Nasional (BGN) melarang penggunaan makanan kemasan pabrik atau ultra processed food dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan pelarangan ini bertujuan memberikan makanan bergizi sesuai dengan tujuan program BGN sekaligus membuka peluang besar bagi UMKM lokal untuk berkembang.
“Begitu larangan ini dilaksanakan, ratusan ribu UMKM pangan akan hidup. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberi gizi bagi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat,” ujar Nanik dalam keterangannya, dikutip Minggu (28/9/2025).
Menghidupkan UMKM Lokal
Senada dengan itu, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan kebijakan ini bertujuan meluruskan kembali misi Presiden Prabowo Subianto yang menghidupkan UMKM lokal.
Pelarangan ini pun, dikatakannya, sekaligus merespons masukan dari DPR, pengamat, dan masyarakat luas mengenai penggunaan makanan ultra processed dalam menu makanan program tersebut.
Tigor kemudian memperinci sejumlah produk seperti biskuit, roti, sereal, sosis, nugget, dan sejenisnya yang harus mengutamakan produksi lokal. Pengecualian berlaku untuk susu di wilayah yang belum memiliki peternakan setempat, dengan catatan tidak terbatas pada satu merek.
Baca Juga:
BGN Akui Kesalahan, Minta Maaf atas Insiden Keracunan Produk MBG
“Olahan daging (sosis, nugget, burger, dan lain-lain) mengutamakan produk lokal atau dari UMKM yang memiliki sertifikasi halal, SNI, terdaftar BPOM, serta masa edar maksimal satu minggu dari tanggal edar,” kata Tigor.
Menjaga Kualitas Gizi
Menurut Tigor, langkah ini bukan hanya menjaga kualitas gizi, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi Program MBG dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM di sektor pangan.
“Dengan kebijakan ini, kita bukan hanya bicara soal menu bergizi, tapi juga soal keberpihakan pada UMKM. MBG harus menjadi program yang menyehatkan sekaligus menyejahterakan,” jelasnya.
Sebagai informasi, sebelumnya ahli gizi dr. Tan Shot Yen viral usai hadir dalam audiensi dengan anggota DPR menyuarakan kritik tentang MBG.
Beberapa poin yang menjadi kritik utama dr. Tan saat audiensi dengan anggota Komisi IX DPR RI pada Senin (22/9/2025) adalah pemilihan menu MBG, seperti burger dan spageti, yang dinilai tidak sesuai dengan konsep gizi seimbang.
Ia menyebut makanan-makanan tersebut sebagai “ultra-processed food” (makanan ultraolahan) yang justru kontraproduktif dengan tujuan pemenuhan gizi.
Menurutnya, menu MBG seharusnya mengedepankan pangan lokal yang kaya gizi, seperti kapurung di Sulawesi atau ikan kuah asam di Papua, bukan makanan berbasis tepung terigu yang bahkan tidak tumbuh di Indonesia.
“Alokasikan menu lokal sebagai 84 persen MBG di seluruh wilayah. Saya pengin anak Papua bisa makan ikan asam, saya pengin anak Sulawesi bisa makan kapurung,” ucap dr. Tan dalam rapat tersebut. (usamah kustiawan)
