JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Pulau Dewata makin padat, jalan makin sesak. Di tengah kemacetan pariwisata yang kian mengkhawatirkan, parlemen melontarkan gagasan besar: taksi laut hingga kereta bawah tanah.
Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae mendorong pemerintah serius membangun transportasi massal modern di Bali. Menurutnya, kemacetan kronis tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan biasa.
Transportasi Massal Dinilai Tertinggal
Ridwan menilai akar masalah kemacetan di Bali adalah minimnya moda transportasi massal yang andal. Saat ini, mobilitas wisatawan dan warga masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi dan angkutan darat.
“Transportasi massal harus dibangun serius. Taksi laut dan kereta bawah tanah perlu dipikirkan matang, tidak boleh setengah-setengah,” tegasnya saat kunjungan kerja Komisi V DPR di Denpasar, Sabtu (21/2/2026).
Menurut dia, tanpa intervensi besar, kepadatan lalu lintas di destinasi wisata utama Bali berpotensi makin tak terkendali.
Taksi Laut Jadi Katup Pelepas
Ridwan melihat jalur laut sebagai solusi realistis jangka menengah. Dengan karakter Bali sebagai pulau wisata dan keterbatasan ruang jalan, distribusi mobilitas melalui laut dinilai bisa langsung mengurangi tekanan di darat.
“Pelabuhan harus dioptimalkan. Kalau taksi laut hidup, beban darat bisa turun,” ujarnya.
Kajian lapangan menunjukkan perjalanan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju kawasan wisata seperti Canggu melalui jalur darat bisa memakan waktu 1,5 hingga 2 jam. Dengan konsep transportasi laut, waktu tempuh diproyeksikan bisa dipangkas menjadi sekitar 30 menit.
Baca Juga:
Subway untuk Solusi Jangka Panjang
Selain solusi cepat, DPR juga mendorong perencanaan kereta bawah tanah sebagai strategi jangka panjang. Ridwan menilai pertumbuhan wisatawan Bali sudah menuntut infrastruktur kelas destinasi global.
“Kalau tidak dipikirkan dari sekarang, kemacetan akan terus menumpuk di mana-mana,” katanya.
Ia menegaskan negara harus hadir secara serius, baik dari sisi pembiayaan maupun perencanaan. Mengingat kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata nasional sangat besar, dukungan kebijakan dinilai tidak boleh setengah hati.
Komisi V DPR berencana menggelar pembahasan lintas pemangku kepentingan untuk merumuskan skema transportasi terpadu di Bali. Targetnya jelas: menjaga kenyamanan wisatawan sekaligus memastikan daya saing pariwisata nasional tetap terjaga.
“Bali tidak bisa diperlakukan sama dengan daerah lain. Negara harus hadir,” tandas Ridwan.
(Dist)
