Lengkap! Sanksi Bagi ASN Bertindak Tidak Netral pada Pemilu 2024

Kinerja ASN guru terjerat pinjol
Ilustrasi. (pinterest)

Bagikan

BANDUNG,TM.ID: Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), menjaga netralitas dalam berbagai situasi, termasuk dalam pemilu, adalah kewajiban mutlak. Dasar hukum yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Pasal 2 dari undang-undang tersebut menegaskan asas netralitas sebagai salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN.

Namun, apa yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana gestur dan gaya foto yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mengantisipasi pemilu 2024, SKB (Surat Keputusan Bersama) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN menjadi acuan penting.

Salah satu larangan yang ditegaskan adalah pengambilan foto dengan pose yang mencerminkan simbol atau atribut partai. Ini sebagai pelanggaran disiplin ASN poin 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 lebih lanjut merinci sanksi disiplin bagi pelanggaran netralitas. Pasal 5 huruf N menyebutkan beberapa hal yang tidak boleh, antara lain:

  • Ikut kampanye
  • Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS
  • Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain
  • Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara
  • Membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon
  • Melakukan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon
  • Memberikan dukungan serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk

Konsekuensi bagi ASN yang melanggar aturan netralitas bisa sangat serius. Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021, sanksi yang mereka berikan bisa mencapai tingkat sedang hingga berat. Hal ini mencakup tindakan seperti penonaktifan, pemotongan tunjangan, hingga pemecatan.

PNS (Pegawai Negeri Sipil) jelas melarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara-cara yang telah teratur secara rinci.

Penting untuk terhindar, PNS tidak boleh menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Langkah ini bertujuan agar ASN tidak terlihat memihak atau terlibat secara politis.

Peraturan tersebut juga mengatur bahwa ASN tidak boleh membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Hal ini untuk memastikan integritas dan netralitas ASN terjaga.

BACA JUGA : Pemilu 2024, Bey Ingatkan Netralitas ASN: Jangan Gegabah Gunakan Medsos

Sanksi bagi Pelanggar Netralitas ASN

Seperti yang telah disinggung  sebelumnya, pelanggaran terhadap asas netralitas akan berakibat pada sanksi disiplin. Berikut beberapa jenis hukuman disiplin sesuai dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 8:

Hukuman Disiplin Sedang:

  • Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan.
  • Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan.
  • Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan.

Hukuman Disiplin Berat:

  • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.
  • Pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan.
  • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

 

(Hafidah/Usk)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Paula Verhoeven
Paula Verhoeven Ajak Kiano Bermain di Playground
Rieke Diah Pitaloka
Rieke Diah Pitaloka Desak KPPU Rilis Data Impor Gula 10 Tahun Terakhir
Metode belajar matematika anak paud
Seperti Apa Metode Belajar Matematika untuk Anak PAUD?
Eks Asisten Paula
Eks Asisten Bongkar Tabiat Paula Verhoeven Soal Bon Belanja
Direktur Utama (Dirut) PT LEN Industri (Persero) Bobby Rasyidin, Mobil Maung Pindad
5.000 Unit Mobil Maung Ditarget Rampung Akhir Tahun Ini
Berita Lainnya

1

Cek Fakta : Kloning Babi dan Sapi di China?

2

Sampah Makanan Bergizi Gratis akan Diolah jadi Pupuk

3

Bikin Macet, Paku Bumi Jatuh di Jalan Buah Batu - Soekarno Hatta Bandung

4

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

5

CSIIS Ungkap Tom Lembong Penghancur Industri Gula Nasional
Headline
AMSI Jabar Pelatihan Cek Fakta 1
Amsi Jabar Gelar Pelatihan Cek Fakta, Hindari Menguatnya Mis-informasi Jelang Pilkada
Jorge Martin Kuasai Sirkuit Phillip Island
Jadi yang Tercepat di Sirkuit Sepang, Jorge Martin OTW Juara MotoGP 2024
timnas Indonesia
27 Pemain Timnas Indonesia Dipanggil Jelang Laga Versus Jepang dan Arab Saudi, 2 Pemain Absen
Siklon Tropis Penyebab Suhu Panas Meningkat
BMKG Sebut Siklon Tropis Penyebab Suhu Panas Meningkat