BANDUNG,TM.ID: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying berhasil mencatatkan kinerja positif pada 2023 dengan realisasi pajak sebesar 102,11 persen dari target yang ditetapkan.
Kepala KPP Pratama Bandung Cibeunying Hasti Garini menjelaskan, selama 2023 pihaknya berhasil menghimpun pajak di angka Rp 3,146 triliun atau sebesar 102,11 persen. Adapun target penerimaan pajak pada tahun tersebut sebesar Rp 3,081 triliun.
BACA JUGA: Imbauan Direktorat Jenderal Pajak Waspada Penipuan di Masyarakat
Prestasi yang tembus di atas 100 persen itu juga bertahan dalam tiga tahun terakhir (hattrick), yakni pada 2022 tembus 114,47 persen atau Rp 2,943 triliun, lalu 2021 di angka 106,72 persen atau Rp 1,980 triliun.
“Paling besar sumbernya tetap tidak bisa dipungkiri dari plat merah atau perusahaan negara. Karena memang karakter wilayah kami dominasi kantor pemerintahan atau BUMN,” ujarnya selepas Tax Gathering 2024, Rabu (6/3/2024) kemarin.
KPP itu membawahi 6 kecamatan di Kota Bandung. Yakni Bandung Wetan, Cibeunying Kidul, Sumur Bandung, Coblong, Cibeunying Kaler dan Cidadap. Dengan total wajib pajak di angka 202.735. Rinciannya 14.312 wajib pajak badan, 191 wajib pajak instansi pemerintah, dan 188.232 wajib pajak orang pribadi.
Hasti melanjutkan, pada 2024 ini KPP Pratama Bandung Cibeunying juga mendapat target yang tidak sedikit. Yakni di angka Rp 3,498 triliun.
“Tentu target yang cukup menantang,” paparnya.
Hasti juga sudah ancang-ancang untuk bisa mencapai target tersebut. Di antaranya dengan mengoptimalkan peningkatan data-data wajib pajak di wilayahnya.
Termasuk di dalamnya optimalisasi data pemadanan NIK dan NPWP. Program itu juga terus disosialisasikan secara gencar hingga tenggat waktu 30 Juni 2024 nanti. Sampai dengan Februari 2024, proses pemadanan itu sudah di angka sekitar 79,15 persen.
Selain itu, Hasti mengatakan bahwa KPP Pratama Bandung Cibeunying telah meraih Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) pada 2021.
BACA JUGA: Sekda Kota Bandung Minta Pajak dan Retribusi Dioptimalkan
“Saat ini kami sedang membangun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Oleh karena itu, kami meminta dukungan seluruh stakeholder agar kami dapat mewujudkan ZI WBBM dengan tidak menawarkan apapun. Setiap pelayanan perpajakan yang kami berikan tidak dipungut biaya,” ujarnya.
**
