BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Pemerintah Kota Bandung terus berupaya memperkuat ketahanan pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan sektor pariwisata.
Meski hingga saat ini Kota Bandung belum memiliki lumbung pangan sendiri, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pasokan kebutuhan pokok masyarakat masih dalam kondisi aman berkat dukungan sistem distribusi yang telah berjalan selama ini.
Farhan mengungkapkan, Kota Bandung merupakan daerah yang tidak memiliki kawasan pertanian luas sehingga hampir seluruh kebutuhan pangannya dipasok dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, keberadaan jaringan distribusi menjadi faktor paling penting dalam menjaga stabilitas pasokan maupun harga bahan pokok.
“Kota Bandung memang belum punya lumbung pangan. Kita sangat mengandalkan dua pasar induk, yaitu Gedebage dan Caringin, ditambah Bulog serta pasar-pasar besar lainnya,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Kamis, 18 Juni 2026.
Menurutnya, dua pasar induk tersebut menjadi pintu utama masuknya komoditas pangan dari sedikitnya 16 provinsi di Indonesia.
Berbagai kebutuhan pokok mulai dari beras, sayuran, buah-buahan, daging hingga bahan pangan lainnya didistribusikan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 2,5 juta penduduk Kota Bandung, ditambah jutaan wisatawan yang datang setiap tahunnya.
Selain dua pasar induk tersebut, distribusi pangan juga diperkuat oleh sejumlah pasar besar yang memiliki spesialisasi komoditas.
Pasar Ciroyom, contoh Farhan, menjadi pusat distribusi daging segar dan ikan, sedangkan Pasar Andir, Kosambi, Sederhana hingga Pasar Baru berfungsi sebagai pasar sekunder yang memasok kebutuhan sayuran dan komoditas lainnya.
Farhan menjelaskan, Bulog memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pangan Kota Bandung. Sekitar 30 persen kebutuhan beras, minyak goreng, gula pasir, dan terigu dipenuhi melalui distribusi Bulog. Sisanya dipenuhi melalui mekanisme pasar yang selama ini berjalan cukup baik.
Menurutnya, selama distribusi berlangsung lancar, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan pangan. Meski demikian, Pemerintah Kota Bandung mulai memikirkan langkah jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.
Salah satu opsi yang sedang dikaji ialah membangun skema kerja sama dengan daerah penghasil pangan melalui penyewaan lahan produksi, sebagaimana telah diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Farhan menjelaskan, Jakarta memiliki kontrak jangka panjang dengan sejumlah daerah penghasil komoditas tertentu. Beras dipasok dari Kabupaten Subang, sedangkan kebutuhan daging sapi dipenuhi melalui kerja sama dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Namun, menurutnya, konsep tersebut belum tentu dapat langsung diterapkan di Kota Bandung tanpa kajian yang matang.
“Pertanyaannya sekarang, Bandung membutuhkan komoditas apa yang benar-benar harus diamankan? Jangan sampai kita sudah mengontrak lahan dengan biaya besar, ternyata kebutuhan itu masih bisa dipenuhi oleh mekanisme pasar,” ujarnya.
Karena itu, Pemkot Bandung memilih melakukan kajian komprehensif sebelum mengambil keputusan. Analisis dilakukan terhadap jenis komoditas, volume kebutuhan masyarakat, efektivitas distribusi, hingga efisiensi anggaran apabila kerja sama tersebut benar-benar direalisasikan.
Selain memperkuat pasokan, pemerintah juga terus melakukan pengendalian inflasi melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, Bank Indonesia, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Farhan mengatakan, pengendalian inflasi di Kota Bandung pada dasarnya bukan hanya berkaitan dengan harga barang, tetapi lebih kepada memastikan distribusi pangan tetap berjalan lancar.
“Kalau Bandung, kuncinya itu suplai dan distribusi. Selama distribusi lancar, kebutuhan masyarakat tetap bisa dipenuhi,” katanya.
Ia mengakui laju inflasi Kota Bandung sempat menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Barat. Namun kondisi tersebut bukan disebabkan menurunnya produksi pangan, melainkan meningkatnya permintaan secara signifikan.
Menurut Farhan, sejak akhir tahun 2025 hingga pertengahan 2026, jumlah wisatawan yang datang ke Kota Bandung meningkat tajam.
Kondisi itu berdampak langsung terhadap kebutuhan pangan, terutama untuk memenuhi permintaan sektor kuliner, hotel, restoran, dan industri pariwisata.
“Ketika wisatawan meningkat, otomatis kebutuhan bahan pangan juga meningkat. Harga di pasar tidak bisa dibedakan antara yang dibeli masyarakat dengan yang dibeli restoran. Akibatnya harga ikut naik,” jelasnya.
Ia menilai tantangan terbesar Kota Bandung ke depan bukan lagi sekadar menjaga stok pangan, tetapi meningkatkan suplai agar mampu mengimbangi pertumbuhan sektor pariwisata yang terus berkembang.
Selain faktor permintaan, Farhan juga menyoroti ancaman perubahan iklim yang mulai dirasakan terhadap pasokan sejumlah komoditas, terutama sayuran.
Menurutnya, musim kemarau berkepanjangan dapat mengurangi produksi sayuran dari daerah pemasok sehingga berpotensi memengaruhi harga di pasar.
Berbeda dengan sayuran, Farhan memastikan stok beras relatif aman karena Bulog memiliki cadangan yang cukup melalui program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Ia menjelaskan terdapat tiga kategori beras yang beredar di pasaran, yakni beras SPHP, beras premium, dan beras khusus.
Permasalahan selama ini lebih banyak terjadi pada beras premium karena permintaannya paling tinggi.
“Ketersediaan beras sebenarnya ada. Yang sering menjadi masalah adalah beras premium karena permintaannya tinggi. Ini yang kadang dimanfaatkan spekulan dengan cara menimbun barang untuk dijual kembali saat harga naik,” katanya.
Karena itu, Farhan menilai, pengawasan terhadap praktik penimbunan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, Bulog, pelaku usaha, distributor, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga ketahanan pangan Kota Bandung tetap terjaga meski menghadapi tantangan perubahan iklim, pertumbuhan jumlah penduduk, serta meningkatnya aktivitas pariwisata.
Menurut Farhan, keberhasilan menjaga ketahanan pangan tidak hanya diukur dari tersedianya stok kebutuhan pokok, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan seluruh masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal ada atau tidaknya barang, tetapi bagaimana distribusi berjalan baik sehingga masyarakat bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” pungkasnya.
