JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, segera dipanggil Presiden Prabowo Subianto guna membahas serangkaian kasus keracunan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.
Kabar Kepala BGN segera dipanggil disampaikan oleh Presiden sendiri usai tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (28/9/2025).
“Saya baru dari luar negeri tujuh hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan,” ujar Prabowo, mengutip Antara.
Presiden mengakui bahwa program sebesar MBG pasti akan menghadapi kendala di tahap awal pelaksanaannya. Meski demikian, ia menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan setiap masalah yang timbul.
“Harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi, tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan,” tegasnya.
Prabowo kembali menekankan bahwa tujuan utama program ini adalah membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu yang kesulitan mengakses makanan bernutrisi.
“Mereka itu makan hanya nasi pakai garam, ini yang harus kita atasi. Untuk memberi makan juga pasti ada hambatan rintangan, ini kita atasi,” imbuhnya.
Pernyataan Presiden ini disampaikan menanggapi peningkatan kasus keracunan pasca-konsumsi MBG dalam beberapa pekan terakhir, yang menyebabkan puluhan siswa harus dilarikan ke fasilitas kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, BGN sebagai penanggung jawab program telah mengambil sejumlah langkah antisipasi.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyatakan bahwa seluruh dapur mitra yang terlibat dalam insiden keracunan telah menerima surat peringatan resmi.
“Hari ini sudah kami keluarkan surat kepada semua dapur yang sebelumnya bermasalah. Proses verifikasi kini jauh lebih ketat,” jelas Nanik pada Jumat (26/9).
BACA JUGA
Tidak Hanya Siswa, Ibu Menyusui Juga Keracunan MBG di Cipongkor
Gegara Keracunan MBG, Operasional 3 SPPG di Bandung Barat Dihentikan
Lebih lanjut, BGN akan mengerahkan tim inspeksi gabungan yang melibatkan BPOM, Dinas Kesehatan, dan kepolisian untuk melakukan evaluasi langsung terhadap dapur-dapur mitra. Tindakan tegas akan diambil jika ditemukan pelanggaran.
“Jika kami menemukan dapur yang tidak memenuhi juknis, operasionalnya akan langsung dihentikan. Tidak ada toleransi dalam hal ini,” pungkas Nanik.
(Aak)
