Kemenkopolhukam: Pers Harus Berhati-hati dalam Pemberitaan Pelanggaran Pemilu 2024

pers
Terkait Pemilu Serentak 2024, Pers dituntut untuk menyampaikan berita atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.(web)

Bagikan

JAKARTA, TM.ID : Terkait Pemilu Serentak 2024, Pers dituntut untuk menyampaikan berita atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Demikian ditegaskan oleh Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopohukam) Janedjri M. Gaffar, di Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Menurutnya, Pemilu Serentak 2024 harus dikawal dengan baik oleh Pers sesuai perannya.

Ia meminta agar Pers berhati-hati dalam terutama dalam memberitakan pelanggaran Pemilu Serentak 2024 agar lembaga hukum bisa memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Pers berperan besar dalam memberitakan pelanggaran dan mengawal agar setiap pelanggaran itu diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Janedjri saat membacakan pidato kunci dari Menkopolhukam Mahfud MD dalam seminar bertajuk “Pers dan Pemilu Serentak 2024” di Jakarta.

Ia mengatakan sejauh ini terjadinya pelanggaran, baik pelanggaran kode etik, administrasi, proses, maupun pidana merupakan persoalan yang kerap terjadi dalam pemilu.

Dengan demikian di Pemilu Serentak 2024, pers harus mengambil peran memastikan pelanggaran itu segera ditangani dan diluruskan agar hasil pemilu sesuai dengan suara rakyat dan tidak kehilangan legitimasi.

Dalam kesempatan yang sama, Janedjri menyampaikan pula bahwa dalam negara demokrasi, tidak ada jaminan penyelenggaraan pemilu bisa terlaksana secara demokratis. Untuk memastikan pemilu berjalan demokratis, pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan pemilu tersebut, lanjut Janedjri, merupakan pekerjaan penting dan besar bagi bangsa Indonesia.

“Keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil menjadi penentu terwujudnya upaya pencapaian tujuan nasional, bahkan menentukan pembentukan pemerintahan yang demokratis melalui pergantian kepemimpinan nasional secara damai,” ucapnya.

BACA JUGA: Jelang Pemilu 2024, Dewan Pers Batasi Isu SARA di Media Massa

Sementara jika penyelenggaraan pemilu tidak mampu mencapai tujuan tersebut, menurut dia, pemilu hanya akan menjadi mekanisme pemberian legitimasi bagi pemegang kekuasaan negara.

“Pemilu demikian adalah Pemilu yang kehilangan ruh demokrasi,” kata dia.

Oleh karena itu, Janedjri memandang untuk mencapai tujuan tersebut, pemilu harus dilaksanakan menurut asas-asas tertentu yang mengikat keseluruhan proses pemilu dan semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara, peserta, pemilih, pemerintah, insan pers, dan segenap warga negara Indonesia.

(Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Alih Fungsi Lahan Pertanian
Pengeboran Migas di Indramayu dan Wajo Disetujui, LP2B Dikorbankan?
daihatsu toyota
Daihatsu Mau Pindah ke Toyota? Ini Pernyataan dari Perusahaan
bus ugal-ugalan
Bus Rute Surabaya-Semarang Ugal-Ugalan Jadi Bahan Berita Media China, Netizen: Kemunduran!
preman pasar
Aksi Preman Pasar Palak Pedagang dan Tendang Dagangan di Bekasi, Bikin Netizen Naik Darah!
Zalnando: Kumpul Keluarga Cabang Indonesia Kan
Undang Kevin Mendoza di Waktu Lebaran, Zalnando: Kumpul Keluarga Cabang Indonesia Kan
Berita Lainnya

1

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan Selain Yalla Shoot

2

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

3

Daftar Pajak Kijang Diesel, Semua Tipe Lengkap!

4

Nelayan RI Sugiyanto di Korsel Diangkat Jadi Duta Pekerja Migran

5

Viral! Desa di Klaten Beri THR Rp200 Ribu per Warga, Termasuk Bayi
Headline
Soal Tarif Impor Trump, Kadin Sebut Peluang Negosiasi Masih Terbuka
Soal Tarif Impor Trump, Kadin Sebut Peluang Negosiasi Masih Terbuka
Timnas Indonesia U-17
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan Selain Yalla Shoot
arus balik
Waspada Pemudik ke Jakarta, Korlantas Ungkap Perkiraan Arus Balik Mudik 2025
Korsel Segera Gelar Pemilu Setelah Presiden Yoon Resmi Dicopot
Korsel Segera Gelar Pemilu Setelah Presiden Yoon Resmi Dicopot

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.