JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Bendahara Umum Asosiasi Desa Bersatu, sekaligus CEO Journalist Media Network, Ir. H. Indra Utama, menyoroti berbagai pernyataan dan kebijakan Menteri PKP yang dinilai tidak memahami kebutuhan rakyat serta para pemangku kepentingan di sektor perumahan.
“Alih-alih memberikan solusi konkret, kebijakan Menteri PKP justru menunjukkan inkonsistensi dan ketidakjelasan arah. Bahkan, dalam berbagai kesempatan, Menteri PKP tampak tidak sejalan dengan Satgas Perumahan maupun lingkungan internal Kementerian sendiri,” ujar Indra Utama dikutip Jumat (21/2/2025).
Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah pembagian target pembangunan: 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta di pesisir, dan 1 juta di pedesaan. Namun, hingga kini, tidak ada kejelasan terkait perencanaan, target yang terukur, atau strategi pelaksanaan yang efektif. Bahkan, berbagai pihak termasuk Satgas Perumahan pun merasa kebingungan dengan arah kebijakan yang diambil.
Lebih lanjut, dalam forum-forum resmi seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR, Menteri PKP kerap mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif terhadap kinerja internal Kementerian maupun mitra strategis di sektor properti.
“Bukannya membangun kolaborasi, Menteri PKP malah cenderung mengkriminalisasi pengembang yang justru berperan penting dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Kebijakan yang seharusnya bersifat solutif malah berubah menjadi konfrontatif, menciptakan ketidakpastian bagi industri properti,” tambah Indra Utama.
Janji-janji seperti program “rumah gratis” yang diusung Menteri PKP pun dinilai tidak realistis dan tanpa perencanaan matang. Wacana ini justru menimbulkan ekspektasi berlebihan di masyarakat, sementara kondisi riil di lapangan menunjukkan sebaliknya.
Situasi ini semakin diperburuk dengan kenaikan tarif air sebesar 71%, kenaikan tarif listrik, Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), serta biaya hidup lainnya. Alih-alih meringankan beban masyarakat, program 3 juta rumah justru dinilai gagal menyentuh akar permasalahan
BACA JUGA:
Pernah Diprank Jokowi 2014, Maruarar Sirait Didapuk Jadi Menteri Perumahan Kabinet Merah Putih
Budi Santoso Bandingkan Kredit Tapera dan KPR Biasa, Bunga Lebih Rendah?
Selain itu, Indra Utama menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini.
“Program ini harus memiliki arah yang jelas, kolaboratif, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Menteri PKP perlu merangkul semua pemangku kepentingan, bukan sekadar membuat pernyataan populis tanpa solusi konkret. Jika tidak ada perbaikan signifikan, maka program 3 juta rumah hanya akan menjadi janji kosong yang tidak memberikan dampak nyata bagi rakyat,” pungkasnya.
(Agus Irawan/Usk)
