BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Sebagai salah satu pilar utama pendanaan pembangunan di Jawa Barat, sektor pajak kendaraan bermotor terus menjadi perhatian serius legislatif. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Euis Ida Wartiah, melakukan peninjauan langsung ke Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) atau Samsat Kabupaten Bandung Barat guna memastikan target pendapatan daerah tetap berada di jalur yang tepat.
Kunjungan kerja ini dilakukan bersama pimpinan dan anggota Komisi III lainnya dalam rangka evaluasi kinerja tahun buku 2025 serta pemantapan rencana kerja untuk tahun 2026.
Memastikan Target Bukan Sekadar Angka
Dalam pertemuan tersebut, Euis Ida Wartiah menekankan bahwa evaluasi ini sangat krusial untuk memetakan potensi hambatan yang dihadapi di lapangan. Menurutnya, Samsat Bandung Barat memiliki peran strategis dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak kendaraan.
“Kami hadir di Samsat Bandung Barat untuk mengevaluasi kinerja pendapatan di tahun 2025. Hal ini penting agar kita bisa memproyeksikan rencana kerja tahun 2026 dengan lebih akurat dan terukur,” ungkap Euis.
Euis menambahkan bahwa efektivitas pemungutan pajak akan berdampak langsung pada kemampuan pemerintah provinsi dalam membiayai program-program publik, mulai dari infrastruktur hingga layanan kesehatan.
Inovasi Layanan Jadi Kunci
Selain membahas angka-angka capaian, Euis juga menyoroti pentingnya kemudahan bagi wajib pajak. Komisi III mendorong adanya inovasi pelayanan yang mampu memotivasi masyarakat untuk taat pajak tanpa merasa terbebani oleh birokrasi yang rumit.
“Selain mengevaluasi target, kami juga melihat bagaimana kualitas pelayanan di lapangan. Sinergi antara target yang tinggi dan kemudahan layanan harus berjalan beriringan agar masyarakat merasa nyaman dalam menunaikan kewajibannya,” jelasnya.
Melalui kunjungan evaluasi ini, diharapkan P3DW Bandung Barat dapat melakukan akselerasi di awal tahun 2026. Euis Ida Wartiah bersama Komisi III berkomitmen untuk terus mengawal setiap potensi pendapatan daerah demi memastikan roda pembangunan Jawa Barat tetap berjalan maksimal.
