Kabinet Jokowi Tetap Solid, Dugaan Ada Motif Politik Dibalik Isu Perpecahan Kabinet

jokowi menteri mundur
Presiden Jokowi. (Foto: Sekretariat Kabinet)
-

Tidak ada video disisipkan.

JAKARTA,TM.ID: Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi meyakini kinerja kabinet tidak akan terpengaruh oleh serangan-serangan politis yang belakangan ini dinarasikan tengah mengguncang istana.

Salah satunya adalah isu perpecahan di kabinet, bahwa sejumlah menteri disebut-sebut ingin mengundurkan diri menyusul Menko Polhukam Mahfud MD.

BACA JUGA: Guru Besar Kompak Serang Jokowi, Habib Syakur Sebut Ada Gerakan By Design

Kabar tersebut merembet menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri lainnya yang berasal dari PDIP.

“Kabinet solid seperti yang dikatakan Presiden Jokowi. Kalaupun ada turbulensi, itu biasa. Saya optimis Presiden Jokowi sebagai pilot di kabinet mampu meredamnya sehingga tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja kabinet. Menteri-menteri bekerja seperti biasa. Respon Presiden Jokowi juga terlihat santai. Everything is okay,” kata R Haidar Alwi, Minggu (4/2/2024) kemarin.

Menurutnya, mundurnya Menteri dari kabinet adalah hal yang biasa layaknya keluar-masuk seorang pegawai dari sebuah perusahaan. Hal itu tidak dapat dijadikan gambaran adanya perpecahan di kabinet. Tak terkecuali karena perbedaan pilihan politik, karena dalam negara demokrasi perbedaan adalah sebuah keniscayaan.

“Mundur itu adalah hak setiap menteri dan saya kira dalam hal ini Presiden Jokowi sangat demokratis sekali. Beliau menghargai keputusan itu seperti menyikapi mundurnya Menko Polhukam Mahfud MD,” imbuh R Haidar Alwi.

Dari sekian banyak menteri yang diisukan mundur, faktanya sampai hari ini hanya Mahfud MD yang benar terbukti. Oleh karena itu, ia menduga isu perpecahan di kabinet sengaja dihembuskan untuk mendiskreditkan Presiden Jokowi dengan tujuan dapat memberikan sentimen negatif terhadap Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

“Awal mula isu ini kan dari PDIP. Menteri-menteri yang diisukan mundur juga terafiliasi PDIP yang mendukung Ganjar-Mahfud. Kalau memang ada perpecahan di kabinet atau tekanan mendukung Prabowo-Gibran, tentu menteri-menteri dari Nasdem dan PKB yang mendukung Anies-Muhaimin juga akan bereaksi,” kata dia.

BACA JUGA: Ma’ruf Amin Beri 2 Pilihan untuk Jokowi saat Mahfud MD Mundur dari Kabinet

“Tapi nyatanya tidak. Makanya arahnya jelas dan tujuannya gampang ditebak. Mendiskreditkan Presiden Jokowi dengan harapan memberikan sentimen negatif terhadap Prabowo-Gibran,” lanjut R Haidar Alwi.

Laporan wartwan Jakarta : Agus Irawan/Masnur

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
tangerang-10k
Menabung di bank bjb Semakin Mudah Dapatkan Tiket Lari Tangerang 10K
WhatsApp Image 2026-07-20 at 12.15
Kasus Judi Online di Bojongloa Kaler Tinggi, Farhan: Penanganan Dimulai dari Keluarga
WhatsApp Image 2026-07-20 at 21.01
KDS Instruksikan OPD dan PDAM Bergerak Cepat Atasi Dampak Kekeringan
Tas Eiger
Semua Tas Eiger Garansi Seumur Hidup, Dibuat Presisi dari Tenaga Terampil dan Mesin Canggih
WhatsApp Image 2026-07-20 at 20.30
BPJS Kesehatan Wilayah V Percepat Transformasi Digital, Permudah Akses Layanan JKN bagi Masyarakat Jabar
Berita Lainnya

1

Jadwal Adzan Magrib Lombok Hari Ini 17 Maret 2025

2

Profil Lengkap Budi Arie Menteri Komunikasi dan Informatika

3

Cegah Zoonosis, Pemkot Bandung Gelar Vaksinasi Hingga Sterilisasi Hewan Peliharaan Gratis di Kelurahan Ciumbuleuit

4

AC Milan Bawa Pulang Kemenangan Setelah Taklukan Como 2-1

5

Headline
IMG-20260720-WA0002
Komisi II DPRD Kota Bekasi Tinjau Pembangunan Wisata Air Kalimalang, Pastikan Berjalan Sesuai Perencanaan
IMG-20260720-WA0001
Komisi III DPRD Kota Bekasi Tinjau Aset PDAM dan Evaluasi Kinerja PT Migas untuk Optimalkan PAD
IMG-20260719-WA0002
DPRD Kota Bekasi Susun Agenda Strategis Melalui Rapat Badan Musyawarah
IMG-20260719-WA0001
DPRD Kota Bekasi Buka Masa Sidang 2026, Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025