Jusuf Kalla Tanggapi Luhut Soal Orang Toxic, Beri Contoh Lebih Keras

Luhut orang toxic
(Instagram/@jusufkalla)

Bagikan

JAKARTA, TEROPONGMEDIA — Jusuf Kalla menanggapi pernyataan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait pernyataannya ‘jangan mengajak orang toxic’ kepada Prabowo untuk susunan kabinet kerjanya mendatang.

Mantan Wakil Presiden itu mengaku tak mengetahui istilah yang terucap dari mulut Binsar Pandjaitan tersebut.

“Pertama saya tidak mengerti soal toxic,” kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Grand Sahid Jaya, Jalan Jend Sudirman, Jakarta, Selasa (7/5/2024).

BACA JUGA: Luhut Sebut Orang Jangan Dibawa ke Kabinet, Ditanggapi Sudjatmiko

Menurut pria yang akrab disapa JK itu, orang+orang yang mementingkan dirinya sendiri dan melaksanakan Undang-undang Dasar ialah yang tidak boleh disertakan dalam pemerintahan.

“Yang saya pahami siapa saja yang tidak melaksanakan Undang-undang Dasar pasal 33 untuk kepentingan rakyat juga tidak boleh, lebih keras malah itu,” kata JK.

Ia menegaskan, bahwa orang-orang yang melanggar dan tidak melaksanakan Undang-undang Dasar maka tidak boleh masuk ke dalam kabinet. Ia menilai, hal itu lebih dilarang dibandingkan orang toxic.

“Siapa yang melanggar, tidak melaksanakannya untuk kepentingan rakyat, tidak boleh. Itu lebih dibanding yang tidak toxic, lebih tidak boleh,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk berhati-hati memilih anggota kabinetnya.

Luhut mengatakan, agar Prabowo mengecualikan individu yang mempunyai sifat bermasalah atau toxic.

“Dalam pesan saya kepada Presiden terpilih, saya katakan jangan bawa orang ‘toxic’ ke dalam pemerintahanmu, karena itu akan merugikan kita semua,” ujar Luhut Pandjaitan dalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth di Jakarta pada Jumat 3 Mei 2024.

Pesan tersebut dilontarkan Luhut sebagai pembelajaran dari pengalamannya selama 10 tahun terakhir bekerja dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia menyoroti salah satu permasalahan utama dalam pemerintahan Indonesia adalah adanya regulasi-regulasi yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

“Saya telah berusaha memperbaiki banyak permasalahan tersebut,” kata Luhut.

 

(Saepul/Aak)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
pretasan kripto
Pasar Kripto Rugi Rp8,3 Triliun Gegera Peretasan
Pendapat tentang bullying
Ini Pendapat Kak Seto Tentang Bullying, Potensi Non-Akdemik yang Tidak Tersalurkan?
JNE
JNE Terima Penghargaan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta
Dennis Lim
Pernah Punya Bisnis Kasino, Ini Profil dan Biodata Ustaz Dennis Lim
NIK sebagai NPWP
Peluncuran Layanan Perpajakan Berbasis NIK sebagai NPWP, NPWP 16 Digit, dan NITKU
Berita Lainnya

1

Penuh Drama, Jeman Vs Denmark Berakhir 2-0 di Euro 2024

2

Tyronne del Pino, Pemain Asing Persib Yang Terbuang Kini Mulai Dilirik Bojan Hodak

3

Segini Anggaran Belanja Persib Bandung Jelang Liga 1 2024/2025

4

Swiss Melaju ke Perempat Final Euro 2024 Setelah Singkirkan Italia 2-0

5

Gelombang Protes di Kenya: Tolak Kenaikan Pajak Demi Lunasi Utang IMF
Headline
data polri kena hack
Data Polri Kena Hack, Beredar di Dark Web!
Kronologi Meninggalnya Zhang Zhi Jie
Kronologi Meninggalnya Zhang Zhi Jie di Asia Junior Championship 2024
Korban Tanah Longsor Blitar
Pencarian 6 Jam, 2 Korban Tanah Longsor Blitar Ditemukan Tewas
Spanyol Semifinal EURO 2024
Hancurkan Georgia 4-1, Spanyol Bertemu Jerman di Perempat Final EURO 2024