Jusuf Kalla Tanggapi Luhut Soal Orang Toxic, Beri Contoh Lebih Keras

Penulis: Saepul

Luhut orang toxic
(Instagram/@jusufkalla)

Bagikan

JAKARTA, TEROPONGMEDIA — Jusuf Kalla menanggapi pernyataan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait pernyataannya ‘jangan mengajak orang toxic’ kepada Prabowo untuk susunan kabinet kerjanya mendatang.

Mantan Wakil Presiden itu mengaku tak mengetahui istilah yang terucap dari mulut Binsar Pandjaitan tersebut.

“Pertama saya tidak mengerti soal toxic,” kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Grand Sahid Jaya, Jalan Jend Sudirman, Jakarta, Selasa (7/5/2024).

BACA JUGA: Luhut Sebut Orang Jangan Dibawa ke Kabinet, Ditanggapi Sudjatmiko

Menurut pria yang akrab disapa JK itu, orang+orang yang mementingkan dirinya sendiri dan melaksanakan Undang-undang Dasar ialah yang tidak boleh disertakan dalam pemerintahan.

“Yang saya pahami siapa saja yang tidak melaksanakan Undang-undang Dasar pasal 33 untuk kepentingan rakyat juga tidak boleh, lebih keras malah itu,” kata JK.

Ia menegaskan, bahwa orang-orang yang melanggar dan tidak melaksanakan Undang-undang Dasar maka tidak boleh masuk ke dalam kabinet. Ia menilai, hal itu lebih dilarang dibandingkan orang toxic.

“Siapa yang melanggar, tidak melaksanakannya untuk kepentingan rakyat, tidak boleh. Itu lebih dibanding yang tidak toxic, lebih tidak boleh,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk berhati-hati memilih anggota kabinetnya.

Luhut mengatakan, agar Prabowo mengecualikan individu yang mempunyai sifat bermasalah atau toxic.

“Dalam pesan saya kepada Presiden terpilih, saya katakan jangan bawa orang ‘toxic’ ke dalam pemerintahanmu, karena itu akan merugikan kita semua,” ujar Luhut Pandjaitan dalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth di Jakarta pada Jumat 3 Mei 2024.

Pesan tersebut dilontarkan Luhut sebagai pembelajaran dari pengalamannya selama 10 tahun terakhir bekerja dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia menyoroti salah satu permasalahan utama dalam pemerintahan Indonesia adalah adanya regulasi-regulasi yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

“Saya telah berusaha memperbaiki banyak permasalahan tersebut,” kata Luhut.

 

(Saepul/Aak)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Maevening RM1S
Maeving RM1S Meluncur, Motor Listrik Gaya Jadul
Razia sel dan tes urine
Lapas Cianjur Gelar Razia dan Tes Urine, Pastikan Tak Ada Narkoba dan Ponsel
Prestasi mahasiswa USK
Tim Rimueng Nanggroe USK Harumkan Aceh di Ajang Siginjai Mining Competition 2025
Cirebon menjadi sentra ikan nila
Kabupaten Cirebon Menuju Sentra Ikan Nila Nasional
Inovasi LAJUR PESAT
Kasus HIV/AIDS Meningkat, Dinkes Kabupaten Majalengka Luncurkan Inovasi 'LAJUR PESAT'
Berita Lainnya

1

Ini Syarat dan Cara Daftarkan Anak ke Barak Militer

2

Link Live Streaming Persib vs PS. Barito Putera Selain Yalla Shoot

3

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

4

Daftar Pajak Kijang Diesel, Semua Tipe Lengkap!

5

Adu Kuat 5 Kandidat Wakil Ketua LPS
Headline
Perahu Tradisional Pengangkut Sembako Meledak di Pelembang
Perahu Tradisional Pengangkut Sembako Meledak di Pelembang, Empat Orang Hilang, Tiga Luka-luka
Kemenangan Barito Putera Atas Persib Harus Sirna Akibat Ulah Yuswanto Aditya
Kemenangan Barito Putera Atas Persib Harus Sirna Akibat Ulah Yuswanto Aditya
ibu bawang (2)
Polisi Seret Pelaku Hajar Ibu-Ibu Pencuri Bawang di Pasar Boyolali
hasto kpk
Sidang Hasto Tegang, Pengacara Keberatan pada KPK!

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.