Jusuf Kalla Tanggapi Luhut Soal Orang Toxic, Beri Contoh Lebih Keras

Luhut orang toxic
(Instagram/@jusufkalla)

Bagikan

JAKARTA, TEROPONGMEDIA — Jusuf Kalla menanggapi pernyataan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait pernyataannya ‘jangan mengajak orang toxic’ kepada Prabowo untuk susunan kabinet kerjanya mendatang.

Mantan Wakil Presiden itu mengaku tak mengetahui istilah yang terucap dari mulut Binsar Pandjaitan tersebut.

“Pertama saya tidak mengerti soal toxic,” kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Grand Sahid Jaya, Jalan Jend Sudirman, Jakarta, Selasa (7/5/2024).

BACA JUGA: Luhut Sebut Orang Jangan Dibawa ke Kabinet, Ditanggapi Sudjatmiko

Menurut pria yang akrab disapa JK itu, orang+orang yang mementingkan dirinya sendiri dan melaksanakan Undang-undang Dasar ialah yang tidak boleh disertakan dalam pemerintahan.

“Yang saya pahami siapa saja yang tidak melaksanakan Undang-undang Dasar pasal 33 untuk kepentingan rakyat juga tidak boleh, lebih keras malah itu,” kata JK.

Ia menegaskan, bahwa orang-orang yang melanggar dan tidak melaksanakan Undang-undang Dasar maka tidak boleh masuk ke dalam kabinet. Ia menilai, hal itu lebih dilarang dibandingkan orang toxic.

“Siapa yang melanggar, tidak melaksanakannya untuk kepentingan rakyat, tidak boleh. Itu lebih dibanding yang tidak toxic, lebih tidak boleh,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk berhati-hati memilih anggota kabinetnya.

Luhut mengatakan, agar Prabowo mengecualikan individu yang mempunyai sifat bermasalah atau toxic.

“Dalam pesan saya kepada Presiden terpilih, saya katakan jangan bawa orang ‘toxic’ ke dalam pemerintahanmu, karena itu akan merugikan kita semua,” ujar Luhut Pandjaitan dalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth di Jakarta pada Jumat 3 Mei 2024.

Pesan tersebut dilontarkan Luhut sebagai pembelajaran dari pengalamannya selama 10 tahun terakhir bekerja dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia menyoroti salah satu permasalahan utama dalam pemerintahan Indonesia adalah adanya regulasi-regulasi yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

“Saya telah berusaha memperbaiki banyak permasalahan tersebut,” kata Luhut.

 

(Saepul/Aak)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Kesenian Gembyung Subang - YouTube Kebudayaan Subang
Kesenian Gembyung: Warisan Budaya Tradisional Kabupaten Subang
Tasikmalaya Sandal Tarumpah
Keren! Tasikmalaya Punya Sandal Tarumpah
Fakta unik domba
Domba Hewan Mudah Ditipu, Gini Kata Dosen IPB!
Agnez Mo
Agnez Mo Trending di Media Sosial, Netizen Rindu Lagu Ballad Karya Sang Diva
Film Netflix
5 Rekomendasi Film Netflix, Kamu Pasti Penasaran!
Berita Lainnya

1

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

2

Daftar Pajak Kijang Diesel, Semua Tipe Lengkap!

3

Tanggul Jebol, Ribuan Makam di TPU Bojongsoang Kabupaten Bandung Terendam Banjir

4

Inflasi Kota Bandung Hingga 10 Persen Akibat Lonjakan Harga Jelang Ramadan

5

Gubernur Dedi Mulyadi Perjuangkan Nasib Siswa yang Gagal Ikuti SNBP Akibat Kelalaian Sekolah
Headline
Peluncuran Bank Emas Prabowo
Peluncuran Bank Emas, Prabowo: Pertama dalam Sejarah Bangsa Indonesia
Anto Boyratan
Ukir Sejarah! Anto Boyratan Jadi Atlet Indonesia Pertama di Liga Basket Australia
BPBD Kabupaten Bandung, banjir
BPBD Kabupaten Bandung: Tanggul Jebol Sungai Cikapundung Kolot Genangi Ribuan Rumah Warga
Sampah Penuhi Sungai Citarum Kiriman dari Kota dan Kabupaten Bandung
BBWS Sebut Sampah Penuhi Citarum Kiriman Kota dan Kabupaten Bandung

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.