Jusuf Kalla Tanggapi Luhut Soal Orang Toxic, Beri Contoh Lebih Keras

Luhut orang toxic
(Instagram/@jusufkalla)

Bagikan

JAKARTA, TEROPONGMEDIA — Jusuf Kalla menanggapi pernyataan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait pernyataannya ‘jangan mengajak orang toxic’ kepada Prabowo untuk susunan kabinet kerjanya mendatang.

Mantan Wakil Presiden itu mengaku tak mengetahui istilah yang terucap dari mulut Binsar Pandjaitan tersebut.

“Pertama saya tidak mengerti soal toxic,” kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Grand Sahid Jaya, Jalan Jend Sudirman, Jakarta, Selasa (7/5/2024).

BACA JUGA: Luhut Sebut Orang Jangan Dibawa ke Kabinet, Ditanggapi Sudjatmiko

Menurut pria yang akrab disapa JK itu, orang+orang yang mementingkan dirinya sendiri dan melaksanakan Undang-undang Dasar ialah yang tidak boleh disertakan dalam pemerintahan.

“Yang saya pahami siapa saja yang tidak melaksanakan Undang-undang Dasar pasal 33 untuk kepentingan rakyat juga tidak boleh, lebih keras malah itu,” kata JK.

Ia menegaskan, bahwa orang-orang yang melanggar dan tidak melaksanakan Undang-undang Dasar maka tidak boleh masuk ke dalam kabinet. Ia menilai, hal itu lebih dilarang dibandingkan orang toxic.

“Siapa yang melanggar, tidak melaksanakannya untuk kepentingan rakyat, tidak boleh. Itu lebih dibanding yang tidak toxic, lebih tidak boleh,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk berhati-hati memilih anggota kabinetnya.

Luhut mengatakan, agar Prabowo mengecualikan individu yang mempunyai sifat bermasalah atau toxic.

“Dalam pesan saya kepada Presiden terpilih, saya katakan jangan bawa orang ‘toxic’ ke dalam pemerintahanmu, karena itu akan merugikan kita semua,” ujar Luhut Pandjaitan dalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth di Jakarta pada Jumat 3 Mei 2024.

Pesan tersebut dilontarkan Luhut sebagai pembelajaran dari pengalamannya selama 10 tahun terakhir bekerja dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia menyoroti salah satu permasalahan utama dalam pemerintahan Indonesia adalah adanya regulasi-regulasi yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

“Saya telah berusaha memperbaiki banyak permasalahan tersebut,” kata Luhut.

 

(Saepul/Aak)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Paula Verhoeven
Paula Verhoeven Ajak Kiano Bermain di Playground
Rieke Diah Pitaloka
Rieke Diah Pitaloka Desak KPPU Rilis Data Impor Gula 10 Tahun Terakhir
Metode belajar matematika anak paud
Seperti Apa Metode Belajar Matematika untuk Anak PAUD?
Eks Asisten Paula
Eks Asisten Bongkar Tabiat Paula Verhoeven Soal Bon Belanja
Direktur Utama (Dirut) PT LEN Industri (Persero) Bobby Rasyidin, Mobil Maung Pindad
5.000 Unit Mobil Maung Ditarget Rampung Akhir Tahun Ini
Berita Lainnya

1

Cek Fakta : Kloning Babi dan Sapi di China?

2

Sampah Makanan Bergizi Gratis akan Diolah jadi Pupuk

3

Bikin Macet, Paku Bumi Jatuh di Jalan Buah Batu - Soekarno Hatta Bandung

4

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

5

CSIIS Ungkap Tom Lembong Penghancur Industri Gula Nasional
Headline
AMSI Jabar Pelatihan Cek Fakta 1
Amsi Jabar Gelar Pelatihan Cek Fakta, Hindari Menguatnya Mis-informasi Jelang Pilkada
Jorge Martin Kuasai Sirkuit Phillip Island
Jadi yang Tercepat di Sirkuit Sepang, Jorge Martin OTW Juara MotoGP 2024
timnas Indonesia
27 Pemain Timnas Indonesia Dipanggil Jelang Laga Versus Jepang dan Arab Saudi, 2 Pemain Absen
Siklon Tropis Penyebab Suhu Panas Meningkat
BMKG Sebut Siklon Tropis Penyebab Suhu Panas Meningkat