Ancam Kebebasan Pers, Jurnalis Jember Tolak RUU Penyiaran

Iwakum Desak Kapolri Evaluasi Anak Buah Buntut Penggeledahan Jurnalis Kompas.com saat Liputan di DPR
Ilustrasi-Jurnalis Jember. (istockphhoto)
-

Tidak ada video disisipkan.

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Puluhan jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jember melakukan aksi damai sebagai protes terhadap revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang mengancam kebebasan pers.

Puluhan jurnalis tersebut melakukan aksi berjalan mundur dan menempatkan kartu pers di sekitar lilin di bundaran DPRD Jember, Jawa Timur,Kamis (16/5/2024) malam.

“Larangan penayangan hasil peliputan jurnalisme investigasi tentu mengancam kebebasan pers, sehingga kami dengan tegas menolak RUU Penyiaran itu,” kata Sekretaris IJTI Tapal Kuda, Mahfud Sunardji di Jember, mengutip antara, Jumat (17/5/2024).

Mahfud Sunardji menambahkan, bahwa dalam revisi RUU Penyiaran, penyelesaian sengketa pers akan dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang bertentangan dengan kewenangan Dewan Pers, karena itu terkait dengan produk jurnalistik.

Ia menyatakan, bahwa hal tersebut akan mengurangi peran Dewan Pers sebagai sebuah lembaga independen yang menangani sengketa pers, sehingga RUU Penyiaran akan bertabrakan dengan UU Pers.

Menurut Anggota AJI Jember, Andi Saputra, larangan yang jelas terhadap penayangan jurnalisme investigasi harus ditolak karena akan membatasi kegiatan jurnalistik dan mengancam kebebasan pers.

“Pasal tersebut tidak hanya mengancam kebebasan pers, namun merugikan kepentingan publik untuk mendapatkan akses informasi pemberitaan yang berkualitas,” ucapnya.

Menurutnya, revisi UU Penyiaran akan mengarahkan masa depan jurnalisme di Indonesia ke arah yang gelap karena secara konkret akan membatasi kegiatan jurnalistik serta kebebasan berekspresi secara keseluruhan.

BACA JUGA: Jurnalisme Investigasi Terancam, IJTI Cimahi-KBB Terusik

Ia berharap, agar pemerintah dan DPR mengevaluasi kembali revisi UU Penyiaran, menghilangkan pasal-pasal yang menjadi masalah dan berpotensi melanggar hak kebebasan pers serta hak publik atas informasi, serta melibatkan Dewan Pers dalam pembahasan tersebut.

Anggota PWI Jember, Sutrisno, juga mengungkapkan pandangan yang sejalan, mengkritik larangan penayangan liputan investigasi dalam revisi RUU Penyiaran sebagai langkah yang sangat bias dan berpotensi menghambat karya jurnalistik yang berkualitas.

 

(Vini/Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
KDS Perusahaan Tak Peduli Lingkungan Bakal Disegel Demi Penanganan Banjir Tegalluar
KDS: Perusahaan Tak Peduli Lingkungan Bakal Disegel Demi Penanganan Banjir Tegalluar
339 UMKM Ramaikan Pasar Kreatif Bandung 2026, Etalase Produk Lokal di 8 Mal
339 UMKM Ramaikan Pasar Kreatif Bandung 2026, Etalase Produk Lokal di 8 Mal
Pelatih Baru Timnas Indonesia John Herdman
Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Oman: Ujian Perdana John Herdman di GBK, Garuda Bidik Hasil Positif
Hasil Jual Sapi, Gubernur Jabar Serahkan Rp1 Miliar untuk Persib Bandung
Hasil Jual Sapi, Gubernur Jabar Serahkan Kadeudeuh Rp1 Miliar untuk Persib Bandung
Wali Kota Bandung Tegaskan Fokus Pemkot Pada Pelayanan Publik dan Agenda Pembangunan
Wali Kota Bandung Tegaskan Fokus Pemkot Pada Pelayanan Publik dan Agenda Pembangunan
Berita Lainnya

1

Tips Mengobati Luka Melepuh Akibat Gigitan Tomcat, Jangan Digaruk!

2

Threads Melonjak Pesat, Jadi Penantang X Milik Elon Musk

3

4

Cegah Zoonosis, Pemkot Bandung Gelar Vaksinasi Hingga Sterilisasi Hewan Peliharaan Gratis di Kelurahan Ciumbuleuit

5

Prediksi Skor Sporting vs Bodo/Glimt Liga Champions 2025/2026, Misi Comeback Lions di Liga Champions
Headline
Farhan Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Farhan: Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri
dadan
Geser Dadan Hindayana, Prabowo Tunjuk Naniek Deyang Jadi Kepala BGN yang Baru
Farhan Utamakan Stabilitas Pelayanan Publik dalam Penataan Kabel Udara
Farhan Utamakan Stabilitas Pelayanan Publik dalam Penataan Kabel Udara