Ancam Kebebasan Pers, Jurnalis Jember Tolak RUU Penyiaran

Iwakum Desak Kapolri Evaluasi Anak Buah Buntut Penggeledahan Jurnalis Kompas.com saat Liputan di DPR
Ilustrasi-Jurnalis Jember. (istockphhoto)
-

Tidak ada video disisipkan.

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Puluhan jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jember melakukan aksi damai sebagai protes terhadap revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang mengancam kebebasan pers.

Puluhan jurnalis tersebut melakukan aksi berjalan mundur dan menempatkan kartu pers di sekitar lilin di bundaran DPRD Jember, Jawa Timur,Kamis (16/5/2024) malam.

“Larangan penayangan hasil peliputan jurnalisme investigasi tentu mengancam kebebasan pers, sehingga kami dengan tegas menolak RUU Penyiaran itu,” kata Sekretaris IJTI Tapal Kuda, Mahfud Sunardji di Jember, mengutip antara, Jumat (17/5/2024).

Mahfud Sunardji menambahkan, bahwa dalam revisi RUU Penyiaran, penyelesaian sengketa pers akan dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang bertentangan dengan kewenangan Dewan Pers, karena itu terkait dengan produk jurnalistik.

Ia menyatakan, bahwa hal tersebut akan mengurangi peran Dewan Pers sebagai sebuah lembaga independen yang menangani sengketa pers, sehingga RUU Penyiaran akan bertabrakan dengan UU Pers.

Menurut Anggota AJI Jember, Andi Saputra, larangan yang jelas terhadap penayangan jurnalisme investigasi harus ditolak karena akan membatasi kegiatan jurnalistik dan mengancam kebebasan pers.

“Pasal tersebut tidak hanya mengancam kebebasan pers, namun merugikan kepentingan publik untuk mendapatkan akses informasi pemberitaan yang berkualitas,” ucapnya.

Menurutnya, revisi UU Penyiaran akan mengarahkan masa depan jurnalisme di Indonesia ke arah yang gelap karena secara konkret akan membatasi kegiatan jurnalistik serta kebebasan berekspresi secara keseluruhan.

BACA JUGA: Jurnalisme Investigasi Terancam, IJTI Cimahi-KBB Terusik

Ia berharap, agar pemerintah dan DPR mengevaluasi kembali revisi UU Penyiaran, menghilangkan pasal-pasal yang menjadi masalah dan berpotensi melanggar hak kebebasan pers serta hak publik atas informasi, serta melibatkan Dewan Pers dalam pembahasan tersebut.

Anggota PWI Jember, Sutrisno, juga mengungkapkan pandangan yang sejalan, mengkritik larangan penayangan liputan investigasi dalam revisi RUU Penyiaran sebagai langkah yang sangat bias dan berpotensi menghambat karya jurnalistik yang berkualitas.

 

(Vini/Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
IMG-20260724-WA0004
PLN UP3 Majalaya Dukung Gerakan Jum'at ASRI, Perkuat Semangat Gotong Royong Jelang HUT ke-81 RI
bank bjb Imbau Nasabah Untuk Tetap Waspadai Modus Penipuan Digital, Pastikan Berkomunikasi Melalui Kanal Resmi
bank bjb Imbau Nasabah Untuk Tetap Waspadai Modus Penipuan Digital, Pastikan Berkomunikasi Melalui Kanal Resmi
WhatsApp Image 2026-07-22 at 11.48
Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung Hadirkan HANA Japanese Pop Up Kitchen, Pengalaman Bersantap Omakase Eksklusif
IMG-20260721-WA0006
DPRD Kota Bekasi Minta Dinkes Perketat Pengawasan Puskesmas Usai Dua Kasus Pelayanan Kesehatan
IMG-20260721-WA0003
PLN UP3 Majalaya Perkuat Keandalan Listrik Jelang Piala Presiden 2026, Wujud Komitmen Melayani Negeri pada HUT ke-81 RI
Berita Lainnya

1

Tips Mengobati Luka Melepuh Akibat Gigitan Tomcat, Jangan Digaruk!

2

Woodyland Eatery Kafe Baru di Bandung Mengusung Tema Magical Forest Rest!

3

4

AC Milan Bawa Pulang Kemenangan Setelah Taklukan Como 2-1

5

Meski Matic, ini Catatan Berkesan BBM Kijang Kapsul LGX
Headline
IMG-20260724-WA0010
Ketua DPRD Bekasi Ingatkan WTP Bukan Akhir, Pengawasan Internal Harus Diperkuat
IMG-20260724-WA0009
Topananda: Bekasi Butuh Program Pemuda yang Berkelanjutan, Bukan Sekadar Seremonial
IMG-20260723-WA0002
DPRD Kota Bekasi Percepat Pembahasan Raperda Pencegahan Penyimpangan Seksual
IMG-20260723-WA0001
Abdul Muin Serap Aspirasi Warga, Banjir hingga Kesempatan Kerja Jadi Perhatian