JAKARTA,TM.ID: Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Arya Budi mengatakan, PDIP dan PKS berpeluang di luar pemerintahan (oposisi) pada 2024-2029.
“Iya, kalau mereka di luar pemerintahan itu sangat mungkin. Nah, pertanyaannya adalah di luar pemerintahan, bersatu di luar pemerintahan, itu yang kecil kemungkinannya,” melansir Antara, Minggu (3/3/2024).
Ia menilai, kedua partai tersebut memiliki logika berjalan masing-masing untuk realisasi checks and balances dalam membentuk suatu pemerintahan yang demokratis.
BACA JUGA: Melesatnya Suara PSI di Real Count KPU Mencengangkan, Operasi Senyap?
Dengan adanya mekanisme tersebut, lanjut dia, masing-masing lembaga negara dapat memantau dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya. Hal itu merujuk pada cita-cita reformasi dan konstitusi UUD 1945 demi terciptanya penyelenggaraan negara yang akuntabel dan jauh dari kesewenang-wenangan.
Arya mengibratkan PDIP dan PKS bagaikan minyak dan air, yang tidak dapat bersatu.
“Karena, secara jarak ideologi mereka terlalu jauh, itu bagaikan minyak dan air. Itu akan repot, ribet,” jelas Arya.
Dengan demikian, PDIP dan PKS masih bisa beroposisi dengan berjalan masing-masing, untuk mengkritisi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, jika nantinya terpilih menjadi calon presiden dan wakil presiden.
“Yang paling mungkin adalah dua partai ini di luar pemerintahan, tapi mereka berjalan sendiri-sendiri, tentu mereka akan tetap mengkritisi pemerintah dan mengambil ceruk untuk pemilih-pemilih yang tidak mendukung Prabowo-Gibran,” terang Arya.
Lebih lanjut, kata Arya, menjelaskan bersatunya dua partai itu sebagai oposisi memiliki presentase yang minim. Pasalnya, butuh dorongan kuat untuk menjadi oposisi, seperti keseirasan ideologi hingga platform politik.
Justru, menurutnya akan berbanding terbalik jika PDIP dan PKS di dalam pemerintahan. Keduanya dapat dengan mudah bersatu, meski terbatas leh jarak ideologi yang cukup besar.
“Hal ini berbanding terbalik apabila PDI Perjuangan dan PKS berada di dalam pemerintahan. Mereka dapat dengan mudah bersatu, walaupun memiliki jarak ideologi yang besar,” katanya.
Ia menyebut, bersatunya mereka lantaran terdorong adanya platform politik berupa kementerian. Masing-masing partai akan merasa menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan.
“PDI Perjuangan dan PKS itu sangat berjarak secara ideologi dan standing point politiknya,” pungkasnya.
(Saepul/Aak)
