BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Era digitalisasi menjadi sebuah keniscayaan dalan kehidupan saat ini. Salah satu hal yang berubah akibat digitalisasi adalah perubahan perilaku konsumen.
Menangkap fenomena ini, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Memotret Perilaku Ekonomi di Era Digital Menuju Sensus Ekonomi 2026” di Hotel Savoy Homann, Senin (27/10/2025).
Tujuan dari acara ini untuk menyelaraskan pendekatan pendataan ekonomi di tengah percepatan digitalisasi usaha dan konsumsi.
Perubahan perilaku konsumen yang mendorong transformasi model bisnis menjadi benang merah FGD.
Acara dihadiri dan dibuka secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan. Dalam sambutannya sebelum membuka acara, Erwan Setiawan menyampaikan bahwa data statistik merupakan sesuatu yang perlu perhatian karena bisa menggambarkan kondisi sebuah daerah.
“Saat ini secara statistik, Jawa Barat cukup aman dan terkendali. Inflasi kita masih cukup rendah dan pertumbuhan ekonomi berada dalam posisi 10 besar.”, ujar Erwan.
Karena pentingnya data statistik maka Pemdaprov Jabar selalu mendukung kegiatan pendataan yang dilakukan oleh BPS. Apalagi Sensus Ekonomi yang dilakukan 10 tahun sekali, jangan sampai sia-sia hasilnya.
Terkait kesulitan BPS dalam mendata perusahaan besar yang ada di wilayah Jabar, Wagub Erwan pastikan semua stakeholder akan mendukung baik dari sisi regulasi maupun dukungan lainnya yang dibutuhkan.
“Kita akan keluarkan dan sosialisakan surat dukungan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar nanti petugas lapangan bisa membawanya ketika melakukan pendataan. Saya juga menghimbau seluruh warga Jabar menerima kedatangan petugas dan berikan jawaban yang sebenarnya.”, jelas Erwan.
Diskusi Perubahan Perilaku Konsumen
Acara utama Focus Group Discussion menghadirkan narasumber Bobby Irham (BCA), Iyus Rustandi (JNE), Yuzirwan dan Dian Kartiko Utomo (OJK Perwakilan Jawa Barat) serta (Marisa Kusuma Putri (BPS Provinsi Jawa Barat), dengan moderator Arif Rudiana (Dewan Redaksi bandunghariini.com).
Bobby Irham dari BCA memaparkan adanya lonjakan transaksi digital dengan penggunaan kanal mobile mendominasi aktivitas perbankan. Sementara komposisi pendapatan mulai bergeser dari murni bunga ke porsi fee-based yang lebih besar.
Di sisi logistik, Iyus Rustandi (JNE) menegaskan bahwa tuntutan konsumen terhadap kecepatan, transparansi, dan kemampuan pelacakan layanan telah mendorong pengembangan layanan digital meski aset fisik tetap diperlukan.
Sementara itu, Dian Kartiko Utomo (OJK) menambahkan catatan bahwa perluasan fintech dan layanan pembayaran digital memperluas cakupan pengawasan, sehingga koordinasi regulasi menjadi penting agar inovasi tidak mengorbankan stabilitas dan perlindungan konsumen.
Dari sisi metodologi BPS, Marisa Kusuma Putri menjelaskan kesiapan teknisnya untuk menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026 dengan pendekatan hybrid Computer-Assisted Web Interviewing (CAWI) yang diarahkan untuk menjaring perusahaan besar dan entitas digital, sementara Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) akan digunakan oleh petugas lapangan untuk mengumpulkan data yang langsung masuk ke sistem.
Pendekatan ini dipilih untuk mempercepat integrasi data, meningkatkan akurasi, dan sekaligus meredam kekhawatiran pelaku usaha terkait kerahasiaan informasi. Isu kerahasiaan data menjadi perhatian utama para pelaku usaha.
Dalam forum ini BPS menegaskan mekanisme teknis untuk melindungi data perusahaan, termasuk penggunaan tautan CAWI unik per responden dan prinsip rilis data dalam bentuk agregat, sehingga data individu tidak dapat diidentifikasi. Langkah ini diharapkan meredam kekhawatiran tentang kompetisi data dan mendorong partisipasi lebih luas dalam sensus.
Diskusi juga menyorot kaburnya batas kategori usaha di era digital: banyak pelaku kini menjalankan model multi-sisi (two-sided atau omni-sided), sehingga pengukuran omzet tradisional tidak lagi memadai. Untuk itu, FGD merekomendasikan penyederhanaan terminologi instrumen pengumpulan data dan penyusunan glossary KBLI 5-digit yang relevan dengan aktivitas digital misalnya content creator atau afiliator agar petugas dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang seragam saat mengisi kuesioner.
Praktisnya, peserta menyarankan setiap perusahaan menunjuk person in charge (PIC) sebagai mitra BPS dalam verifikasi dan komunikasi data, serta penyediaan format pelaporan standar yang mudah dibaca untuk kegiatan bisnis berbasis platform.
Pihak perbankan dan platform logistik menegaskan kesiapan mendukung proses ini dengan menghadirkan data yang terstruktur, sementara regulator menekankan perlunya harmonisasi definisi pendapatan digital antara BPS, OJK, BI, dan instansi terkait.
Diskusi ditutup dengan kesepakatan langkah tindak lanjut, BPS Provinsi Jawa Barat akan menguji pilot CAWI, memperbaiki instrumen sensus, memperluas sosialisasi kepada pelaku usaha, dan mengintensifkan pelatihan enumerator agar mampu menginterpretasikan ragam aktivitas ekonomi digital.
BPS menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 bergantung pada sinergi lintas-pemangku kepentingan, pemerintah, regulator, dunia usaha, dan masyarakat untuk memastikan data yang dihasilkan akurat, aman, dan relevan bagi kebijakan ekonomi ke depan.
(Aak)
