JAKARTA TEROPONGMEDIA.ID — Kebanyakan publik menilai, isu ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi), hanyalah permainan politik semata. Hal itu, berdasarkan Survei Center for Indonesia Strategic Actions (CISA) pada 9-15 Mei 2025.
CISA melakukan itu, guna mengetahui pandangan publik mengenai isu miring yang dialamatkan untuk Presiden RI ke-7 tersebut. Survei dilakukan, dengan menyasar masyarakat berusia 17 tahun atau yang sudah memiliki hak pilih.
Kemudian, para ahli hukum, akademisi, praktisi/pengamat pendidikan, peneliti, aktivis LSM/NGO, mahasiswa, dan politikus yang secara sadar dan aktif mengikuti isu-isu atau dinamika politik juga hukum.
Direktur Eksekutif CISA Herry Mendrova mengatakan, melucuti persepsi terhadap isu, mayoritas responden menilai, isu ijazah palsu Jokowi sengaja disebarluaskan sebagai permainan politik.
BACA JUGA:
Polri Siap Gelar Perkara Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Jokowi Penuhi Undangan Bareskrim, Klarifikasi Isu Ijazah Palsu
“Dalam survei ini, sebanyak 89,87% persen responden menilai bahwa isu ini sangat mungkin sengaja disebarkan (dimainkan, dikapitalisasi) untuk kepentingan politik tertentu yagn bisa jadi lawan politik Jokowi,” kata Herry ketika meriis survei CISA bertajuk “Survei Nasional: Pandangan Publik Terhadap Isu Ijazah Palsu Pak Jokowi” di Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Ia melanjutkan, tren penilaian serupa dari responden. Dengan pertanyaan, seberapa percaya dengan klarifikasi yang diberikan oleh Jokowi dan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai institusi akademik yang dikenal memiliki reputasi sangat baik. “Sebanyak 51,35% responden sangat percaya, dan 25,35% responden cukup percaya terhadap klarifikasi yang diberikan oleh Jokowi. Bagaimana persepsi responden terhadap klarifikasi dari UGM? Trennya semirip dan positif. Sebanyak, 47.35% responden sangat percaya, 25,76% cukup percaya,” tuturnya.
Selain itu, CISA juga menggali mengenai persepsi publik seberapa tepat langkah Jokowi mengupayakan langkah hukum dalam menyikapi isu tersebut.
Henry mengungkapkan, dari data survei 29,60% responden menilai cukup tepat, 21,10% menilainya tepat, dan 6,7% responden menilainya sangat tepat. Sedangkan, 18,5% persen responden menilainya kurang tepat, dan 15,5% menilainya tidak tepat. Dirinya pribadi pun menilai langkah hukum itu sah-sah saja dilakukan oleh setiap warga negara dan semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum.
“Bahkan dalam konteks ini, sangat penting untuk memulihkan citra Pak Jokowi sendiri. Tinggal nanti dibuktikan lagi saja, baik kepada pihak penggugat maupun Pak Jokowi di depan hukum,” ungkapnya.
(Saepul)
