TULUNGAGUNG, TM.ID : Sebagian besar pemerintah desa di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur masih banyak melakukan kesalahan pencatatan administrasi dan keuangan selama kurun waktu tahun 2022.
Demikian temuan dari Inspektorat Kabupaten Tulungagung, sehingga pihaknya tertuntut melakukan perbaikan untuk tahun 2023 ini.
“Tahun kemarin (2022) kami periksa administrasi dan keuangan di 52 desa yang dipilih acak. Hasilnya, ternyata masih banyak yang malaadministrasi dan malakeuangan,” kata Kepala Inspektorat Tulungagung Tranggono Dibjoharsono, Sabtu (7/1/2023).
Dari hasil pemeriksaan itu, kata dia, jumlah temuan ada 386 kasus. Mayoritas kesalahan pencatatan bersifat administratif, yang dimungkinkan terjadi akibat ketidaktahuan perangkat.
“Dari jumlah sebanyak itu, 379 kasus malaadministrasi itu sudah berhasil diselesaikan. Sisanya sampai saat ini masih dalam proses perbaikan di bawah asistensi inspektorat,” katanya pula.
Untuk setiap pemerintah desa yang kasusnya belum terselesaikan hingga akhir 2022, masih diberi waktu untuk perbaikan malaadministrasi dan keuangan tersebut.
Inspektorat pun melibatkan pemerintah kecamatan untuk melakukan asistensi dan pembinaan pada desa yang masih ada tunggakan kasus.
“Apakah mereka tidak bisa membuat (LPJ) atau memang enggan membuat. Kami masih tunggu hasilnya,” ujarnya.
Dia mencontohkan kegiatan di masyarakat yang membutuhkan undangan, daftar hadir, makanan dan minuman (mamin).
“Ada kekurangan daftar hadir tidak lengkap, belum membuat notulensi dan sebagainya,” katanya memberi contoh.
Dari sisi keuangan, Tranggono mencontohkan harga untuk nomenklatur makanan dan minuman (maman) yang melebihi HPS (harga perkiraan sendiri).
Atas temuan itu, pihaknya memberi waktu selisih antara kelebihan dengan HSPK selama 14 hari. Tranggono meyakini malaadministrasi dan malakeuangan itu lebih dikarenakan faktor SDM, bukan diniatkan untuk memperkaya diri.
“Beberapa karena ketidaktahuan, atau kondisi terpaksa,” katanya lagi.
Tranggono lalu mencontohkan pembelian bahan bangunan di wilayah pegunungan berbeda dengan wilayah perkotaan. Harga bahan bangunan wilayah pegunungan biasanya lebih mahal dibanding perkotaan.
“Kalau memang harus melebihi, desa diperbolehkan mengajukan HPS dengan dilampiri berita acara,” ujarnya pula.
Terkait temuan kesalahan pengelolaan keuangan di desa, Tranggono menyebut temuan ada di beberapa desa dengan nominal di bawah Rp20 juta.
Ke depan, kata dia, Inspektorat akan terus melakukan pembinaan pada pihak desa dalam pengelolaan keuangan dan administrasi desa.
Pihaknya juga membuka jalur konsultasi pada desa yang masih bingung dalam pengelolaan keuangan dan administrasi desa.
Tahun 2023, pihaknya memilih pencegahan dibanding penindakan. Inspektorat akan turun langsung ke lapangan memberikan pendampingan.
“Pihak (desa) yang diperiksa boleh menanyakan secara langsung cara membuat LPJ,” katanya pula.
(Budis)
