BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Data tahun 2025 mencatat, Indonesia kini menempati posisi ke-5 dunia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak yang hidup di kawasan kumuh.
Berdasarkan laporan yang dibagikan akun pitravelers_idn, sekitar 33 juta jiwa di Indonesia tinggal di wilayah permukiman tidak layak huni angka yang menempatkan Indonesia di atas Brasil dalam daftar tersebut.
India Masih di Posisi Teratas
Secara global, India masih menduduki peringkat pertama dengan sekitar 262 juta jiwa yang hidup di kawasan kumuh. Posisi berikutnya diisi oleh Nigeria dengan 64 juta jiwa, Bangladesh (41 juta jiwa), dan Pakistan (40 juta jiwa).
Setelah Indonesia, daftar ini diikuti oleh Brasil (32 juta jiwa), Republik Demokratik Kongo (31 juta jiwa), Ethiopia (22 juta jiwa), Filipina (21 juta jiwa), dan Kenya (10 juta jiwa).
Tingginya angka tersebut menandakan tantangan besar bagi Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas hunian dan pemerataan pembangunan di wilayah perkotaan.
Pertumbuhan populasi yang pesat, urbanisasi yang tidak terkendali. Serta ketimpangan infrastruktur menjadi faktor utama munculnya permukiman kumuh di berbagai kota besar.
Kawasan seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar disebut menjadi contoh nyata di mana pertumbuhan penduduk jauh melampaui kemampuan pemerintah menyediakan hunian layak. Kondisi ini mendorong banyak warga berpenghasilan rendah membangun tempat tinggal seadanya di lahan sempit atau tidak legal.
Baca Juga:
Daftar Mobil Bisa Tenggak BBM Etanol di Indonesia, Mana yang Anda Punya?
Realisasi Investasi Indonesia Capai Rp1.434 Triliun Hingga September, Ini Rinciannya
Perlu Strategi Peremajaan dan Kolaborasi
Pemerintah diharapkan memperkuat kebijakan perumahan dan tata kota yang berorientasi pada keberlanjutan. Program peremajaan permukiman, penyediaan rumah susun murah, serta peningkatan akses air bersih dan sanitasi harus menjadi prioritas utama.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat sipil dibutuhkan untuk menekan laju pertumbuhan kawasan kumuh.
Pendekatan berbasis komunitas dinilai efektif untuk memastikan program penataan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Fenomena ini menjadi pengingat bahwa kemajuan ekonomi dan pembangunan infrastruktur tidak cukup jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup warga.
Tanpa langkah nyata dan berkelanjutan, jumlah penduduk di kawasan kumuh bisa terus meningkat. Memperlebar kesenjangan sosial, dan menghambat cita-cita Indonesia menuju negara maju.
(Hafidah Rismayanti/_Usk)
