JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono, mengungkapkan alasan Indonesia mau bergabung dalam Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Menurut Sugiono, keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut merupakan bagian dari upaya konkret untuk mendorong perdamaian yang berkelanjutan serta mendukung kemerdekaan Palestina.
Ia menyebut, bahwa Dewan Perdamaian Gaza dibentuk sebagai mekanisme internasional untuk mengelola berbagai tahapan pascakonflik di wilayah Gaza, yang selama bertahun-tahun terdampak ketegangan dan kekerasan.
Fungsi Strategis Dewan Perdamaian Gaza
Sugiono menjelaskan bahwa, fungsi utama lembaga tersebut mencakup pengawasan, administrasi, stabilisasi keamanan, hingga proses rekonstruksi dan rehabilitasi wilayah.
“Board of Peace sendiri berfungsi untuk pengawasan, administrasi, kemudian stabilisasi keamanan, serta rekonstruksi dan rehabilitasi Gaza. Semua itu akan dilakukan secara bertahap,” ujar Sugiono kepada wartawan di Bad Ragaz, Jumat (24/1/2026).
Ia menambahkan, bahwa tahapan tersebut dirancang untuk memastikan pemulihan Gaza berjalan secara sistematis dan terkoordinasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan internasional.
Pengawasan Pemerintahan Transisi Palestina
Selain mendukung proses pemulihan fisik, Dewan Perdamaian Gaza juga memiliki mandat untuk mengawasi jalannya pemerintahan transisi di wilayah Palestina, khususnya di Gaza.
“Board of Peace juga merupakan sebuah badan yang mengawasi semacam pemerintahan transisi di Palestina, yang terdiri dari unsur-unsur teknokrat untuk menjalankan fungsi-fungsi administrasi di Gaza,” kata Sugiono.
Menurutnya, keberadaan pemerintahan transisi tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas pelayanan publik serta mendukung proses transisi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih permanen.
Alasan Indonesia Terlibat dalam Board of Peace
Sugiono menilai kehadiran Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza penting untuk memberikan masukan, saran, serta pengaruh politik agar setiap kebijakan yang diambil memiliki dampak nyata dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia sejalan dengan komitmen lama pemerintah Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina, termasuk dorongan terhadap solusi dua negara.
“Bagi kita, solusi dua negara yang nyata itu harus terwujud. Kemerdekaan Palestina serta pengakuan terhadap kedaulatan Palestina merupakan sesuatu yang selama ini terus kita perjuangkan,” ujar Sugiono.
Menurutnya, Board of Peace Gaza menjadi salah satu alternatif konkret yang saat ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong pencapaian tujuan tersebut di tengah dinamika geopolitik internasional.
Baca Juga:
Menpar Widiyanti Luruskan Isu “Kena Semprot” DPR, Ini Klarifikasinya
Yusril Tegaskan Penempatan Polri Aktif di Jabatan Sipil Tetap Sah, Permohonan Ditolak!
Komitmen Diplomasi Indonesia
Sugiono juga menekankan bahwa partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza mencerminkan konsistensi diplomasi Indonesia dalam isu perdamaian dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Ia menyebut bahwa keterlibatan tersebut sekaligus menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap peran Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik secara damai.
“Kehadiran Indonesia di dalamnya tentu merupakan bentuk pengakuan dunia internasional terhadap diplomasi Indonesia, posisi Indonesia, serta pandangan-pandangan Indonesia mengenai perdamaian dunia,” katanya.
Israel Ikut Bergabung
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah menerima undangan Donald Trump, untuk bergabung dengan inisiatif internasional baru yang disebut Board of Peace atau Dewan Perdamaian Dunia.
Langkah ini merupakan bagian dari rencana fase kedua yang bertujuan untuk menstabilisasi dan membangun masa depan Gaza, yang diluncurkan sebagai kelanjutan upaya perdamaian di wilayah yang telah dilanda konflik berkepanjangan.
Menurut pernyataan yang diposting oleh kantor PM Netanyahu seperti dikutip dari The Times of Israel, Jumat (23/1/2026), ia menyetujui bergabung dan menjadi anggota Board of Peace setelah sebelumnya sempat mengkritik susunan awal komite eksekutif yang diusulkan oleh pemerintahan AS tersebut.
(Dist)
