Guru Non-ASN Cemas dengan Tapera, Tambah Beban Ekonomi

Komunitas Pendidikan Dukung Cleansing Guru Honorer Jakarta
Ilustrasi- Seorang Guru Tengah Mengejar di sebuah sekolah (Dok. Tanoto Foundation)

Bagikan

JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Perhimpunan pendidikan dan guru (P2G) menyatakan, para guru resah dengan adanya kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Koordinator Nasional P2G, Satriawan Halim mengatakan, tanggapan terbesar datang dari guru honorer dan swasta.

“Guru swasta dan honorer jadi cemas, karena lagi-lagi ada pemotongan gaji,” kata Satriawan Halim dalam pernyataan tertulis, dikutip Kamis (06/06.2024).

Satriawan menilai, finansial para guru saat ini masih belum stabil, dengan gaji yang rendah dibandingkan dengan profesi yang lain.

BACA JUGA: Kemenperin dan JICA Jalin Kerja Percepat Pengembangan Industri Kendaraan Listrik

Berdasarkan data dari Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) mengungkap, didapati 74 persen guru honorer mendapatkan gaji di bawah standar Upah Minumum Kabupaten-Kota (UMK) 2024. Dalam data itu, juga mengungkapkan sekitar 42, persen guru mendapat gaji sebesar Rp 2juta perbulannya.

Sementara, dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera disebutkan setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi Peserta. Jika guru tersebut berada di wilayah provinsi dengan upah minimum rendah seperti Jawa Tengah dan DIY, mereka dianggap layak ikut Tapera.

“Padahal dengan gaji sekecil itu mereka masih harus dipotong Tapera dan banyak potongan lainnya,” ujar Satriwan.

Kekhawatiran lainnya, lanjut Satriawan, para guru ikut khawatir kasus seperti asuransi ASABRI dan Jiwasraya yang dikorupsi hingga triliunan rupiah. Kasus ASABRI telah merugikan negara sebesar 22,7 triliun.

Para guru cemas, apakah dana Tapera dapat dicairkan atau tidak. Lantaran, belum jelasnya pembuktian selesai menabung bakal memiliki rumah Tapera.

Kepala bidang advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan, para guru Non-ASN sudah banyak dipotong oleh beberapa kebijakan. Dengan adanya kebijakan Tapera, turut menambah beban pengeluaran para guru.

Adapun potongan itu, mencakup BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Iuran Wajib Bulanan Organisasi Profesi Guru, Koperasi Sekolah, pemotongan karena ada utang, dan lainnya.

P2G mendorong usul atas rencana Tapera agar tidak menjadi beban baru bagi profesi pendidikan Non-ASN.

 

 

(Saepul/Usk)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Paula Verhoeven
Paula Verhoeven Ajak Kiano Bermain di Playground
Rieke Diah Pitaloka
Rieke Diah Pitaloka Desak KPPU Rilis Data Impor Gula 10 Tahun Terakhir
Metode belajar matematika anak paud
Seperti Apa Metode Belajar Matematika untuk Anak PAUD?
Eks Asisten Paula
Eks Asisten Bongkar Tabiat Paula Verhoeven Soal Bon Belanja
Direktur Utama (Dirut) PT LEN Industri (Persero) Bobby Rasyidin, Mobil Maung Pindad
5.000 Unit Mobil Maung Ditarget Rampung Akhir Tahun Ini
Berita Lainnya

1

Cek Fakta : Kloning Babi dan Sapi di China?

2

Sampah Makanan Bergizi Gratis akan Diolah jadi Pupuk

3

Bikin Macet, Paku Bumi Jatuh di Jalan Buah Batu - Soekarno Hatta Bandung

4

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

5

CSIIS Ungkap Tom Lembong Penghancur Industri Gula Nasional
Headline
AMSI Jabar Pelatihan Cek Fakta 1
Amsi Jabar Gelar Pelatihan Cek Fakta, Hindari Menguatnya Mis-informasi Jelang Pilkada
Jorge Martin Kuasai Sirkuit Phillip Island
Jadi yang Tercepat di Sirkuit Sepang, Jorge Martin OTW Juara MotoGP 2024
timnas Indonesia
27 Pemain Timnas Indonesia Dipanggil Jelang Laga Versus Jepang dan Arab Saudi, 2 Pemain Absen
Siklon Tropis Penyebab Suhu Panas Meningkat
BMKG Sebut Siklon Tropis Penyebab Suhu Panas Meningkat