BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
“Kita tinggal tunggu Keppres saja,” ucap Luhut usai menghadiri kegiatan 1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth di Jakarta, melansir Antara, Kamis (16/10/2025).
Menurut Luhut, Prabowo akan membentuk tim yang akan membahas strategi pembayaran utang KCIC. Keppres itu akan berisi nama-nama yang tergabung dalam tim untuk berunding dengan China Development Bank (CDB).
Ketua DEN juga telah meminta Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani untuk menunjuk sejumlah nama untuk tergabung dalam tim tersebut. Ia pun menekankan penyelesaian utang proyek ini perlu ditangani bersama.
Baca Juga:
Purbaya Minta Danantara Bayar Rp2 T per Tahun untuk Lunasi Utang KCIC
Jinakkan Bom Waktu, Danantara Tawarkan 2 Opsi Selesaikan Masalah Utang KCIC
Terkait skema pembayaran, Luhut mengatakan penyelesaian utang KCIC akan menggunakan skema restrukturisasi utanag. Meski begitu, ia belum memastikan sumber dana untuk membayar utang tersebut.
Luhut menyatakan terbuka dengan opsi membayar utang dengan dividen BUMN. Namun, dirinya menegaskan bahwa pelunasan utang KCIC tidak akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kita ribut soal Whoosh. Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restructuring (restrukturisasi utang) saja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN (membayar utang Whoosh),” tegas Luhut.
Permasalahan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, menurut Luhut, tinggal mengurus restrukturisasi kepada CDB, yang diklaim sempat tertunda ketika pergantian kepemimpinan dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Prabowo Subianto.
Adapun opsi menggunakan APBN untuk melunasi utang KCIC muncul dari Danantara. Seebelumnya, Danantara mengungkapkan dua opsi penyelesaian utang, yakni melalui penyertaan modal kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespon hal tersebut dengan menolak pembayaran utang oleh pemerintah melalui APBN. Bendahara negara mendorong agar Danantara melunasi utang Whoosh menggunakan dividen BUMN.
Purbaya menilai bahwa Danantara memiliki kemampuan keuangan yang cukup kuat untuk membayar utang kertea cepat atau Whoosh.
Merespon pernyataan Menkeu, CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan evaluasi mendalam terkait utang PT Kereta Cepat Jakarta China (KCIC) yang harus dibayarkan kepada China.
(Raidi/Budis)
