BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendadak mendatangi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, pada Senin (19/5/2025).
Kedatangan mantan Bupati Purwakarta tersebut untuk membahas program yang berjalan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tidak dikorupsi.
“Kami pagi hari ini bertemu dengan jajaran KPK di bidang pencegahan, terutama kita mendapat arahan dari Pak Ujang Bahtiar [Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2 KPK],” ujar Dedi di Kantor KPK, Senin (19/5/2025).
Ia menyampaikan dirinya menerima instruksi untuk melakukan penghematan serta mengalihkan seluruh pengeluaran pemerintah dari pos yang kurang prioritas menjadi pengeluaran yang berfokus pada kepentingan masyarakat.
“Terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, jaringan listrik. Itu menjadi prioritas utama kami dan kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output dan benefit kepentingan masyarakat,” kata dia.
Di sektor pendidikan, terdapat lebih dari Rp5 triliun anggaran yang dialihkan. Pengalihan anggaran ini mengubah pengeluaran rutin pemerintah yang selama ini dinilai kurang efisien dalam penggunaan anggaran negara.
“Kemudian alokasi-alokasi belanja publik tapi tidak memiliki kepentingan publik. Misalnya di dunia pendidikan, ada belanja 700 miliar lebih untuk TIK. Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru,” ungkap Dedi.
Kemudian realokasi anggaran menyasar dari yang semula untuk perjalanan dinas menjadi infrastruktur jalan yang bermanfaat bagi rakyat.
“Nah, kemudian ada sosialisasi yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah. Yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah hampir 240 ribu rakyat Jawa Barat tidak punya listrik, maka ada realokasi hampir Rp250 miliar, dari angka 9 miliar untuk belanja penerangan listrik warga,” tambah Dedi.
Kebijakan mengirim siswa atau pelajar yang “bermasalah” ke barak untuk dilakukan pembinaan juga termasuk yang dibahas.
“Seluruh rangkaian itu di dalamnya kan ada program pendidikan berkarakter, yang di dalamnya mengubah anak-anak dari punya sikap agresif tawuran, minum-minuman keras, kemudian korban gim online, (selanjutnya) mengikuti pendidikan kedisiplinan,” tutur Dedi.
“Dan Insya Allah berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dimungkinkan mereka besok sudah bisa meninggalkan barak untuk angkatan pertama,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah 2 KPK Bahtiar Ujang Purnama mengatakan pihaknya mendengar langkah-langkah strategis terkait optimalisasi sumber daya di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan memberikan beberapa masukan.
Ujang mengungkapkan Gubernur Jawa Barat tersebut menyampaikan langkah strategis yang mencakup perbaikan perencanaan dan penggunaan anggaran yang ada di Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga:
Dedi Mulyadi Santai Tanggapi Walk Out PDIP di Sidang Paripurna
“Dan beliau meminta kepada kami dari KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis beliau ini yang pertama memang tidak menyalahi aturan, kemudian pelaksanaannya dimana bahwa itu harus ada yang mengawasi,” kata Ujang.
Ia menyatakan kegiatan tersebut merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi, serta berharap agar ide, gagasan, maupun improvisasi dari Gubernur Jawa Barat benar-benar dapat menghadirkan perubahan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
(Virdiya/Budis)
