JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Presiden Prabowo Subianto menyatakan, saat ini total nilai aset yang dikelola Danantara atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) telah menembus US$ 1 triliun atau sekitar Rp16.400 triliun.
Hal itu diungkap Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (5/5/2025).
Angka tersebut naik signifikan dibandingkan sebelumnya, ketika Danantara diketahui mengelola aset senilai US$ 982 miliar. Lonjakan itu terjadi setelah pemerintah memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan dua aset strategis nasional, yaitu kawasan Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran kepada Danantara.
“Aset GBK sendiri diperkirakan bernilai sekitar US$ 30 miliar,” kata Prabowo dalam sidang kabinet yang juga dihadiri jajaran menteri serta CEO Danantara, Rosan Roeslani.
Selain GBK, kawasan Kemayoran yang luasnya mencapai 400 hektare yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara, juga akan segera dialihkan pengelolaannya ke Danantara. Nilainya diperkirakan mencapai US$ 40 miliar.
Dengan tambahan dua aset itu, total nilai yang dikelola Danantara melonjak ke angka US$ 1,04 triliun. Namun, pihak Danantara belum memberikan keterangan resmi terkait angka tersebut.
Presiden Prabowo menekankan bahwa nilai tersebut belum termasuk berbagai aset negara lainnya yang tersebar di berbagai daerah dan saat ini belum sepenuhnya tercatat atau dikelola secara optimal.
“Waktu nilainya masih US$ 900 miliar saja, dunia sudah kagum. Sekarang kita sudah menembus US$ 1 triliun, kita benar-benar negara yang sangat kaya,” kata Prabowo.
Baca Juga:
Stok Beras Melimpah, Prabowo Instruksikan Bangun 25 Ribu Gudang Darurat
Siap Jadi Pemain Besar di Industri Energi Global, Shell bakal Akusisi BP
Dalam arahannya, Presiden juga menyinggung pentingnya penertiban kembali hak pengelolaan lahan negara. Ia meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, untuk menelusuri status hukum atas berbagai lahan negara, khususnya yang berada di bawah konsesi Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
“Pak Nusron, nanti saudara teliti ya. Kita ini sangat kaya. Cek semua konsesi HGU dan HGB yang sudah jatuh tempo, kembalikan kepada negara,” tegasnya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat basis aset nasional yang dapat dimanfaatkan kembali demi kepentingan publik, baik melalui pengelolaan negara langsung maupun lewat Danantara.
Sementara itu, CEO Danantara Rosan Roeslani, yang turut hadir dalam sidang tersebut belum memberikan pernyataan resmi kepada media. Namun, ia terlihat mengangguk saat diminta konfirmasi oleh Presiden Prabowo mengenai nilai pengelolaan aset yang telah mencapai US$ 1 triliun.
Danantara yang merupakan transformasi dari Indonesia Investment Authority (INA), kini menjadi entitas pengelola aset negara dengan skema sovereign wealth fund (SWF). Lembaga ini bertugas mengoptimalkan aset negara melalui kerja sama investasi dengan mitra strategis, baik domestik maupun internasional.
Pengelolaan aset lewat Danantara dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah, serta daya saing ekonomi nasional di mata global.
Sejak awal pembentukannya, Danantara telah menerima mandat untuk mengelola berbagai aset negara mulai dari jalan tol, pelabuhan, hingga infrastruktur strategis lainnya.
Dengan penambahan aset GBK dan Kemayoran, beban dan tanggung jawab Danantara pun semakin besar. Namun Prabowo meyakini dengan tata kelola yang baik, lembaga ini akan menjadi motor penggerak baru dalam mengakselerasi pembangunan nasional.
“Kita harus optimalkan seluruh kekayaan yang kita punya. Ini bukan sekadar angka, tapi kekuatan nyata bangsa kita,” ujar Prabowo.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan rinci terkait timeline penyerahan aset GBK dan Kemayoran ke Danantara. Namun pemerintah memastikan proses tersebut akan dikawal ketat agar berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
(Dist)
