JAKARTA,TEROPONGMEDIA.ID — Pengamat politik sekaligus dekan FISIP Universitas Pamulang (UNPAM), Yusak Farchian mengatakan, bahwa Yusril Ihza Mahendra memiliki peluang untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) di kabinet Prabowo-Gibran.
“Peluang Yusril menjadi menteri di kabinet prabowo sangat terbuka mengingat Yusril dan Partai Bulan Bintang (PBB) punya andil memenangkan Prabowo-Gibran, kalau dari track record, peluang Yusril menjadi Menkumham sangat terbuka,” kata Yusak kepada Teropongmedia.id, Selasa (21/5/2024).
Yusak menyebut, bahwa Yusril juga bisa mendapatkan pos menteri lainnya seperti Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).
“Tapi kalau Menkopolhukam, saya kira ada nama-nama lain yang lebih berpeluang,” ujar Yusak.
Ia menilai jika jumlah kementerian ditambah, maka PBB tentu berkepentingan mendapatkan lebih dari satu menteri.
Alasan pengunduran diri Yusri dari ketum PBB, kata dia, merupakan strategi untuk mempermudah kader PBB lainnya mendapatkan jatah menteri.
“Bisa jadi pengunduran diri Yusril dari Ketum PBB merupakan strategi untuk mempermudah kader PBB lainnya mendapatkan jatah menteri. Jadi masuknya Yusril ke kabinet bisa dianggap mewakili profesional (ahli hukum tata negara),” pungkasnya.
BACA JUGA: Mundur dari Ketum PBB, Ini Pengganti Yusril Ihza Mahendra
Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBB dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) yang diselenggarakan di DPP PBB Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta. Acara Tersebut Berlangsung dari pagi hingga pukul 21.30 hari Sabtu 18 Mei 2024.
Keinginan Yusril untuk mundur itu diterima oleh Musyawarah Dewan Partai, yang dilanjutkan dengan pemilihan penjabat (Pj.) ketua umum, yang dimenangkan oleh Fahri Bachmid.
Fahri Bachmid, yang sebelumnya menjabat sebagai ketua Mahkamah Partai, terpilih sebagai penjabat ketua umum dalam pemungutan suara (voting) dari para jajaran pimpinan pusat dan daerah dalam MDP Partai Bulan Bintang yang berjumlah 49 orang.
Dalam pemungutan suara itu, Fahri Bachmid memperoleh suara terbanyak 29 suara, kemudian kandidat penjabat lainnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor 20 suara.
Musyawarah Dewan Partai, yang merupakan forum pengambil keputusan kedua tertinggi setelah muktamar, juga menyepakati Muktamar Ke-VI Partai Bulan Bintang paling lambat digelar pada akhir Januari 2025.
Dalam Muktamar Ke-VI Partai Bulan Bintang itu, salah satu agendanya ialah memilih dan menetapkan ketua umum definitif partai.
“Perubahan terbatas AD/ART Partai Bulan Bintang dan terpilihnya penjabat ketua umum ini akan dituangkan dalam akta notaris untuk selanjutnya sesegera mungkin dimohonkan pengesahannya kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai ketentuan Undang-Undang Partai Politik,” demikian siaran resmi Partai Bulan Bintang selepas Musyawarah Dewan Partai di Jakarta, Sabtu malam yang diterima Redaksi Teropongmedia.
Yusril, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan alasannya mundur sebagai ketua umum karena ingin beristirahat dari kepengurusan partai politik. Yusril menyampaikan bahwa dirinya telah memimpin Partai Bulan Bintang sejak partai itu berdiri pada awal Reformasi pada 1998.
(Agus/Dist)
