SUKABUMI, TEROPONGMEDIA.ID — Ketepatan peran perguruan tinggi dalam mendukung pemerintah daerah dan masyarakat desa menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi program pengabdian Universitas Trisakti di Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jumat (25/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kecamatan Ciambar tersebut mempertemukan LPPM Universitas Trisakti dengan pemerintah kecamatan, perwakilan pemerintah desa, serta warga penerima manfaat. Evaluasi dilakukan melalui focus group discussion (FGD) dan wawancara dengan masyarakat untuk menggali perubahan yang terjadi selama program berjalan pada periode 2023–2026, sekaligus mengidentifikasi persoalan yang masih membutuhkan pendampingan.
Wakil Direktur Bidang Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Trisakti, Dr. Maria Immaculata Ririk Winandari, S.T., M.T., mengatakan evaluasi diperlukan untuk melihat kembali kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat dan menentukan kemungkinan keberlanjutannya.
“Kami tidak ingin program yang dilaksanakan oleh LPPM Universitas Trisakti melalui program KUM ITT justru membuat masyarakat menjadi bergantung,” ujarnya.
Menurut dia, pengabdian kepada masyarakat seharusnya memberikan stimulan, pengetahuan, dan pembekalan yang dapat digunakan masyarakat untuk melanjutkan hasil program secara mandiri. Selama 2023–2026, Universitas Trisakti menjalankan sejumlah skema pengabdian di Ciambar, termasuk program yang memperoleh pendanaan hibah pemerintah untuk mendukung kemajuan pertanian, perkebunan, dan pengrajin lokal.
“Berbagai kegiatan tersebut bertujuan untuk memetakan potensi sekaligus mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. FGD hari ini menjadi penting karena hasil diskusi bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat akan menjadi salah satu dasar dalam melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan,” katanya.
Sementara itu, Camat Ciambar Ening Lasminingsih, S.IP., M.Si., mengatakan pemerintah kecamatan membutuhkan kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk membantu memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan di wilayahnya.
Menurut Ening, pemerintah desa memiliki pemahaman langsung mengenai kondisi masyarakat, sementara perguruan tinggi dapat melengkapinya dengan pendekatan keilmuan, hasil penelitian, serta pengetahuan yang relevan. Pertemuan kedua perspektif tersebut dinilai penting agar intervensi yang dilakukan tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Selain FGD, sejumlah warga penerima manfaat diwawancarai untuk mengetahui perubahan yang mereka rasakan setelah mengikuti program. Pertanyaan mencakup kondisi sebelum program, manfaat yang diterima, perubahan dalam kehidupan sehari-hari, serta apakah manfaat tersebut masih dirasakan hingga saat ini. Masukan dari pemerintah desa dan warga kemudian menjadi bahan untuk melihat bentuk dukungan yang masih diperlukan. Evaluasi juga diarahkan untuk mengetahui batas peran perguruan tinggi, kapasitas yang telah terbentuk di masyarakat, serta bentuk pendampingan yang diperlukan agar hasil program tidak berhenti ketika kegiatan berakhir.
Masukan pemerintah desa dan warga menjadi bahan untuk menilai di mana dukungan kampus paling dibutuhkan, bentuk pendampingan yang tepat, serta pembagian peran agar manfaat program dapat berlanjut.
