BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Memasuki awal tahun 2026, efektivitas penyerapan anggaran dan ketepatan sasaran program pembangunan menjadi sorotan utama di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Anggota Fraksi Golkar, Euis Ida Wartiah, menegaskan bahwa Masa Sidang II Tahun 2025-2026 harus menjadi ajang pembuktian bahwa kebijakan pemerintah daerah benar-benar berpihak pada rakyat kecil.
Hal tersebut disampaikan Euis usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jabar pada Senin (5/1/2026), yang berfokus pada dimulainya masa sidang baru serta Penetapan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Tahun 2026.
Menjaga Aliran Anggaran Agar Tepat Sasaran
Bagi Euis, transisi dari masa reses ke meja sidang bukan sekadar perpindahan aktivitas rutin. Ia membawa catatan kritis mengenai bagaimana anggaran daerah didistribusikan di lapangan. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran yang telah disepakati benar-benar mengalir ke sektor yang membutuhkan. Masa Sidang II ini adalah waktu bagi kami untuk melakukan evaluasi sekaligus akselerasi,” ujar Euis dengan tegas.
Ia menambahkan bahwa fokus utama dalam beberapa bulan ke depan adalah memantau implementasi kebijakan strategis yang mulai diuji di tengah masyarakat. Menurutnya, tanpa pengawasan ketat, program pembangunan berisiko hanya menjadi angka-angka di atas kertas tanpa dampak nyata.
Penguatan Internal Melalui AKD
Selain pengawasan anggaran, rapat paripurna kali ini juga menetapkan struktur Alat Kelengkapan DPRD (AKD) yang baru. Euis memandang langkah ini sebagai fondasi penting untuk memperkuat fungsi kontrol dewan. Dengan struktur internal yang lebih tajam, DPRD diharapkan mampu menyerap aspirasi masyarakat secara lebih sistematis.
“Penetapan AKD ini adalah langkah strategis. Kami butuh mesin yang solid untuk mengawal pembangunan di Jawa Barat agar tidak meleset dari target yang sudah ditetapkan,” tambahnya.
Fokus pada Raperda dan Pembangunan Daerah
Memasuki fase baru pasca-reses, Euis Ida Wartiah bersama anggota dewan lainnya akan segera menggodok sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang krusial. Agenda ini meliputi pemantauan efektivitas program pembangunan daerah yang sedang berjalan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan infrastruktur dasar.
Dengan dimulainya Masa Sidang II ini, publik menaruh harapan besar agar para wakil rakyat, termasuk Euis Ida Wartiah, dapat menjadi penyeimbang yang efektif bagi pemerintah daerah demi kemajuan Jawa Barat di tahun 2026.
