JAKARTA.TM.ID: Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan kalau Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Bareskrim Polri, demi mengusut dugaan kebocoran data pemilih Pemilu 2024.
“Ada beberapa analisis sedang dijalankan,” kata Hasyim, Kamis (30/11/2023).
“Seperti analisis log akse, analisis manajemen pengguna, dan analisis log lainnya yang diambil dari aplikasi maupun server yang digunakan untuk mengindentifikasi pelaku, jika benar melakukan peretasan terhadap Sistem Informasi Data Pemilih,” lanjut Hasyim.
BACA JUGA: KJRI Cape Town Sosialisasikan Pemilu 2024 dan Perlindungan Bagi Warga Negara Indonesia
Menurut Hasyim, KPU memberikan akses seluas -luasnya kepada tim untuk melindungi dan mencegah terjadinya penyebaran data pemilih. Saat ini KPU terus mengumpulkan bukti -bukti kebocoran data tersebut.
” KPU senantiasa berkoordinasi dengan BSSN, Bareskrim Polri, pihak pengembang, dan instansi terkait lainnya untuk mendapatkan data-data dan bukti-bukti digital terkait informasi data breach tersebut,” kata dia.
Lebih jauh dia membeberkan, saat ini KPU juga tengah menonaktifkan akun pengguna Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Hal itu sebagai bentuk penanganan peretasan lebih jauh lagi.
Seperti diketahui sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber(Dittipsiber) Bareskrim Polri membenarkan adanya dugaan kebocoran data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Adi Vivid mengatakan, pihaknya masih mendalami indikasi kebocoran data KPU yang ditemukan saat pihaknya melakukan patroli siber.
BACA JUGA:KPU Cimahi Lamban, Bawaslu Belum Kantongi Jadwal Kampanye Pemilu 2024
“Kebocoran data KPU kami temukan dari hasil patroli tim siber ya,” kata Adi Vivid, Rabu (29/11) kemarin.
Akun X (Twitter) dengan nama pengguna @p4c3n0g3 tersebut membeberkan informasi diduga seseorang menjual data-data dari KPU seperti NIK,NKK, hingga e-KTP.
Laporan Wartawan Jakarta: Agus Irawan
