BEKASI, TEROPONG,MEDIA.ID – Kepastian pembangunan Flyover Bulak Kapal kembali menjadi sorotan DPRD Kota Bekasi. Hingga kini, Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp200 miliar yang diharapkan menjadi sumber pendanaan utama proyek strategis tersebut belum juga terealisasi. Kondisi itu mendorong DPRD meminta Pemerintah Kota Bekasi terus menagih komitmen pemerintah pusat agar proyek yang dinanti masyarakat tidak kembali tertunda.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mengatakan pemerintah daerah telah menunjukkan keseriusan dalam mempersiapkan pembangunan flyover. Namun, tanpa kepastian pencairan dana dari pemerintah pusat, proyek tersebut belum dapat memasuki tahap pelaksanaan.
“Kami meminta Pemerintah Kota Bekasi terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Komitmen bantuan yang pernah disampaikan harus segera direalisasikan agar pembangunan Flyover Bulak Kapal tidak terus tertunda,” ujar Latu.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menunjukkan dukungan dengan mengalokasikan bantuan sebesar Rp20 miliar. Kini, perhatian tertuju pada realisasi Banpres yang menjadi komponen utama pembiayaan proyek.
“Kalau pemerintah daerah dan pemerintah provinsi sudah menunjukkan keseriusannya, maka pemerintah pusat juga perlu memberikan kepastian. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kejelasan,” katanya.
Latu menilai Flyover Bulak Kapal merupakan proyek yang sangat dibutuhkan masyarakat Kota Bekasi. Selain mengurai kemacetan di salah satu titik terpadat, keberadaan flyover juga diyakini dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan, terutama di kawasan yang berdekatan dengan perlintasan kereta api.
Ia berharap Pemerintah Kota Bekasi tidak hanya menunggu, tetapi terus aktif melakukan koordinasi dengan kementerian terkait agar proses pencairan bantuan dapat segera dipastikan.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah kepastian. Begitu anggaran tersedia, seluruh persiapan teknis harus sudah siap sehingga pembangunan bisa langsung dimulai,” tegasnya.
Selain menunggu kepastian Banpres, DPRD juga mendorong pemerintah daerah menuntaskan seluruh persiapan pendukung, mulai dari pembebasan lahan, penyempurnaan dokumen teknis, hingga koordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
Latu berharap proyek Flyover Bulak Kapal tidak lagi menjadi wacana yang terus berulang setiap tahun. Menurutnya, masyarakat Bekasi telah terlalu lama menantikan solusi atas persoalan kemacetan dan keselamatan di kawasan tersebut.
“Flyover Bulak Kapal bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat. Karena itu, kami akan terus mengawal agar proyek ini benar-benar direalisasikan,” pungkasnya.
