BANDUNG,TEROPONGMEDIA.ID — Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Aswan Asep Wawan, menyoroti masih banyaknya persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan, khususnya terkait dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengantongi sertifikat laik higienis.
Menurutnya, keberadaan dapur MBG harus benar-benar memenuhi standar sebelum dioperasikan, karena menyangkut keamanan pangan anak-anak sekolah, ibu hamil, dan menyusui.
“Kalau tidak punya sertifikat, dapurnya lebih baik ditutup saja. Itu berbahaya, bisa menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” kata Aswan, Senin (29/9/2025).
Aswan mengungkapkan, dari hasil pengawasan di lapangan, masih banyak ditemukan persoalan mulai dari kurangnya kerjasama antara kepala dapur dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), pengelolaan yang tidak rapi, hingga permainan harga dari supplier.
“Jangan sampai kepala dapur hanya memikirkan keuntungan. Misalnya harga gas Rp215 ribu, tapi dipatok lebih tinggi. Itu tidak boleh. Yang utama adalah pelayanan dan kualitas makanan bagi masyarakat,” ucapnya.
Baca Juga:
Dinkes Bandung Perketat Pengawasan MBG, Cegah Kasus Keracunan Makanan
Selain itu, Aswan juga menyoroti pemerataan distribusi makanan yang dinilai belum sesuai wilayah. Dirinya mencontohkan, ada dapur di Cipadung yang justru mengirim ke sekolah di Ujungberung.
“Harusnya dinormalkan per kelurahan supaya makanan cepat sampai, tidak basi, dan tetap segar,” ungkapnya.
Aswan juga menegaskan, proses perizinan dapur MBG seharusnya menjadi syarat mutlak sebelum dapur beroperasi. Dirinya menolak praktik dapur beroperasi dulu baru mengurus izin.
“Kalau izinnya lama, pemerintah harus bergerak cepat. Jangan sampai demi kejar target, pelayanan jadi mengorbankan masyarakat. Kalau ada kasus keracunan, itu bisa berurusan dengan hukum,” ujarnya.
Aswan berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan di lapangan, jika ditemukan ada dapur yang tidak memiliki izin harus ditutup.
“Kalau nanti ada dapur yang tidak punya izin, saya tegaskan harus ditutup,” pungkasnya.
(Kyy/_Usk)