CIANJUR, TEROPONGMEDIA.ID – Fungsi pengawasan legislatif terhadap pengelolaan sumber daya alam kembali dijalankan melalui kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat ke Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV Kabupaten Cianjur pada Rabu (14/1/2026). Bersama Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Agung Yansusan, tim legislatif melakukan pemantauan mendalam terhadap capaian kinerja program Tahun Anggaran 2025 sekaligus menelaah kesiapan rencana kerja untuk Tahun Anggaran 2026.
Agenda kunjungan ini tidak sekadar administratif. Tim legislatif menggali berbagai tantangan lapangan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan, sebuah aset strategis yang menentukan keberlanjutan ekosistem Jawa Barat. Fokus utama tertuju pada program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) serta upaya optimalisasi potensi ekonomi non-kayu yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat sekitar hutan.
Dengan karakteristik topografi pegunungan yang mendominasi wilayahnya, Cianjur memegang peran vital sebagai daerah resapan air bagi Jawa Barat. Posisi geografis ini menempatkan Cianjur dalam tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan ekologi demi mencegah bencana seperti banjir dan tanah longsor yang kerap mengancam wilayah hilir.
“Sebagai wilayah yang memiliki topografi pegunungan dan menjadi daerah resapan air penting bagi Jawa Barat, pengelolaan hutan di Cianjur dinilai memiliki peran strategis dalam mencegah bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor,” ucapnya.
Dalam diskusi dengan pengelola Cabang Dinas Kehutanan, Agung Yansusan mengangkat isu krusial mengenai lahan-lahan kritis yang masih memerlukan penanganan segera. Dia menegaskan bahwa program penanaman pohon yang selama ini dijalankan tidak boleh berhenti pada ritual seremonial belaka, melainkan harus dipastikan keberlangsungannya hingga pohon-pohon tersebut tumbuh dewasa dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
“Cianjur adalah benteng hijau Jawa Barat. Kami di Komisi II ingin memastikan bahwa alokasi anggaran untuk pembibitan dan rehabilitasi lahan benar-benar berjalan efektif. Kita harus meminimalkan lahan kritis demi menjaga pasokan air dan mencegah bencana di masa depan,” ujar Agung.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari serangkaian pengawasan komprehensif yang dilakukan Komisi II DPRD Jawa Barat untuk memastikan bahwa program-program lingkungan hidup dan kehutanan berjalan sesuai amanat anggaran dan memberikan dampak optimal bagi masyarakat serta kelestarian alam Jawa Barat.
