BANDUNG,TM.ID: Wakil Ketua Komisi VI DPR Sarmuji memberikan usul impor beras untuk menekan kenaikan harga di luar musim panen, sehingga tidak merugikan petani.
“Kami sarankan supaya impornya diatur, tidak pada saat musim panen. Kalau saat musim panen dilakukan impor, yang dirugikan adalah petani kita,” kata Sarmuji dalam siaran Youtube TVR Parlemen di Jakarta, Kamis (22/02/2024).
Sarmuji menambahkan, sebelum melakukan impor, pemerintah perlu memastikan stok beras. Menurutnya, keputusan impor beras hanya boleh diambil dalam keadaan darurat atau mendesak.
BACA JUGA: Harga Beras Tinggi, Satgas Pangan Polri Bakal Tindak Tegas Pelaku Penyimpangan Beras
“Cara satu-satunya kalau produksi kita kurang, itu ya pasti harus impor. Nggak mungkin kita membiarkan rakyat kita mengalami kekurangan pangan, nggak mungkin,” tambah Sarmuji.
Pernyataan itu, disampaikan Sarmuji terkait dengan impor beras yang menjadi solusi pemerintah menekan kenaikan harga.
Sebelumnya Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan Indonesia memiliki stok yang cukup banyak untuk menghadapi periode Ramadhan dan Idul Fitri 2024.
Menurut Zulhas, jumlah tersebut akan ditambah lagi dengan beras impor sehingga total menjadi dua juta ton beras.
Impor tersebut merupakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan pemerintah melalui Perum Bulog.
Adapun harga yang dipatok dalam SPHP pada zona 1 sebesar Rp10.900 per kilogram, zona 2 Rp11.500 per kilogram, dan zona 3 Rp11.800 per kilogram.
Ia juga menekankan, persediaan untuk SPHP tidak mengalami kelangkaan. Namun, bagi beras premium, harganya meroket lantaran suplai yang kurang.
Panen raya diperkirakan akan jatuh pada Maret-April 2024, sehingga Indonesia memiliki ketersediaan beras.
“Beras tidak ada masalah, berasnya banyak, cuma alternatif beras Bulog,” ujar Zulkifli.
(Saepul/Usk)
