Divestasi Saham PT Vale, DPR Nilai Pemerintah Tak Berdaya

DPR Saham PT Vale
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: DPR RI)

Bagikan

JAKARTA,TM.ID: Komisi VII DPR RI menilai pemerintah lemah menghadapi PT Vale Indonesia Tbk, terkait divestasi saham.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyampaikan penilain tersebut, padahal pemerintah sendiri yang memberi izin PT Vale Indonesia.

Mulyanto menegaskan, justru pemerintah harusnya berada di atas angin. Namun yang terjadi, pemerintah malah terlihat lemah dan bahkan tunduk pada kemauan PT Vale.

Oleh karena itu, legislator Fraksi PKS ini mendesak pemerintah agar jangan mau dipermainkan PT Vale dan terlihat lemah dalam urusan pelepasan saham.

“Sudah saham Pemerintah kurang dari 51 persen, tidak menjadi pengendali operasional dan finansial, kini harga sahamnya tetap ditahan tinggi, sehingga rencana divestasi molor dari jadwal,” ujar Mulyanto, mengutip lansiran Parlementaria, Kamis (11/1/2023).

Dengan demikian, Komisi VII yang membidangi ranah pertambangan ini mendesak pemerintah untuk menjalankan konstitusinya.

Tujuannya, agar Indonesia menjadi pemilik saham mayoritas PT Vale Indonesia, minimal 51 persen.

Mulyanto menjelaskan, dalam Kesimpulan Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM sudah jelas, yakni mendesak pemerintah untuk menjalankan konstitusi agar Indonesia menjadi pemilik saham mayoritas Vale, minimal 51 persen.

BACA JUGA: Ledakan Maut Smelter Nikel PT ITSS, Ini Reaksi Keras Anggota Komisi VII DPR RI

Selain itu, Pemerintah juga harus menunjukkan sebagai pengendali operasional dan finansial perusahaan.

“Karena itu kami berharap pemerintah agar segera bersikap dan menciutkan lahan produksi Vale ini,” ujar Mulyanto.

Padahal, jelas Mulyanto, pemerintah daerah di mana PT Vale beroperasi, sudah lama berteriak soal lahan yang tidak produktif.

“Bahkan dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Gubernur Sulsel, Sulteng dan Sultra, para gubernur tersebut meminta agar pemerintah pusat menyerahkan sebagian lahan Vale tersebut untuk dikelola daerah,” jelasnya.

Oleh karenanya, politisi Dapil Banten III ini meminta pemerintah untuk tidak memberi izin operasi produksi tambang PT Vale. Ia menyayangkan, pemerintah saat ini seolah seperti tersandera korporasi.

 

(Aak)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Dan Ashworth Manchester United
Dan Ashworth Ungkap 4 Pemain yang Bakal Dibeli Manchester United
Perceraian Ruben Onsu
Jelang Sidang Perceraian, Ruben Onsu Posting Foto bareng Sarwendah
kematian afif (1)
Ada Kejanggalan dalam Kematian Afif, LBH Padang Laporkan Kapolda Sumbar
Ibunda Muhammad Fardana
Respon Ibunda Muhammad Fardana Tuai Pujian Soal Putus hubungan Anaknya dengan Ayu Ting Ting
hasyim dipecat kpu
Hasyim Dipecat sebagai Ketua KPU, Intermezo pada Kasus 'Wanita Emas'
Berita Lainnya

1

Tyronne del Pino, Pemain Asing Persib Yang Terbuang Kini Mulai Dilirik Bojan Hodak

2

Penuh Drama, Jeman Vs Denmark Berakhir 2-0 di Euro 2024

3

Segini Anggaran Belanja Persib Bandung Jelang Liga 1 2024/2025

4

Swiss Melaju ke Perempat Final Euro 2024 Setelah Singkirkan Italia 2-0

5

Gelombang Protes di Kenya: Tolak Kenaikan Pajak Demi Lunasi Utang IMF
Headline
Indonesia Peringkat Pertama Buang Makanan
Indonesia Peringkat Pertama Buang Makanan di ASEAN, Kerugian Capai Rp551 Triliun!
Kunci Data PDNS Brain Chiper
Beri Kunci Data PDNS, Brain Chiper Layangkan Catatan Serius untuk Pemerintah
Pusat Berperan Besar Untuk Kemajuan Kota Tidore
Pusat Berperan Besar Untuk Kemajuan Kota Tidore Kepulauan, Samada Solusinya
penipuan lowongan kerja Hacker PDNS Janji Bagikan Kunci
Tepati Janji, Brain Chiper Berikan Kunci Data PDNS Gratis!