Divestasi Saham PT Vale, DPR Nilai Pemerintah Tak Berdaya

Penulis: Aak

DPR Saham PT Vale
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: DPR RI)

Bagikan

JAKARTA,TM.ID: Komisi VII DPR RI menilai pemerintah lemah menghadapi PT Vale Indonesia Tbk, terkait divestasi saham.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyampaikan penilain tersebut, padahal pemerintah sendiri yang memberi izin PT Vale Indonesia.

Mulyanto menegaskan, justru pemerintah harusnya berada di atas angin. Namun yang terjadi, pemerintah malah terlihat lemah dan bahkan tunduk pada kemauan PT Vale.

Oleh karena itu, legislator Fraksi PKS ini mendesak pemerintah agar jangan mau dipermainkan PT Vale dan terlihat lemah dalam urusan pelepasan saham.

“Sudah saham Pemerintah kurang dari 51 persen, tidak menjadi pengendali operasional dan finansial, kini harga sahamnya tetap ditahan tinggi, sehingga rencana divestasi molor dari jadwal,” ujar Mulyanto, mengutip lansiran Parlementaria, Kamis (11/1/2023).

Dengan demikian, Komisi VII yang membidangi ranah pertambangan ini mendesak pemerintah untuk menjalankan konstitusinya.

Tujuannya, agar Indonesia menjadi pemilik saham mayoritas PT Vale Indonesia, minimal 51 persen.

Mulyanto menjelaskan, dalam Kesimpulan Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM sudah jelas, yakni mendesak pemerintah untuk menjalankan konstitusi agar Indonesia menjadi pemilik saham mayoritas Vale, minimal 51 persen.

BACA JUGA: Ledakan Maut Smelter Nikel PT ITSS, Ini Reaksi Keras Anggota Komisi VII DPR RI

Selain itu, Pemerintah juga harus menunjukkan sebagai pengendali operasional dan finansial perusahaan.

“Karena itu kami berharap pemerintah agar segera bersikap dan menciutkan lahan produksi Vale ini,” ujar Mulyanto.

Padahal, jelas Mulyanto, pemerintah daerah di mana PT Vale beroperasi, sudah lama berteriak soal lahan yang tidak produktif.

“Bahkan dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Gubernur Sulsel, Sulteng dan Sultra, para gubernur tersebut meminta agar pemerintah pusat menyerahkan sebagian lahan Vale tersebut untuk dikelola daerah,” jelasnya.

Oleh karenanya, politisi Dapil Banten III ini meminta pemerintah untuk tidak memberi izin operasi produksi tambang PT Vale. Ia menyayangkan, pemerintah saat ini seolah seperti tersandera korporasi.

 

(Aak)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Longsor Terjang Pemukiman di Trenggalek
6 Warga Hilang, Longsor Terjang Pemukiman di Trenggalek
Uang palsu Tasikmalaya
Terpedaya Ritual Penggandaan Uang, Pria Ini Tertangkap Edarkan Uang Palsu di Tasikmalaya
Beras Indramayu
Indramayu Kuasai 16,2 Persen Produksi Beras Jawa Barat, Kunci Ketahanan Pangan Provinsi
Sekolah majalengka
Sekolah Tak Layak, DPRD Majalengka Tuntut Aksi Cepat Pemkab
image1 (11)
Bangunan Penyimpanan Ampas Batu di Rancaekek Roboh, Seorang Pekerja Tewas
Berita Lainnya

1

Ini Syarat dan Cara Daftarkan Anak ke Barak Militer

2

BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Klaim JHT Hingga Rp15 Juta Lewat Aplikasi JMO

3

Unpas Sambut Hangat Roadshow Suar Mahasiswa Awards 2025

4

Daftar Pajak Kijang Diesel, Semua Tipe Lengkap!

5

Suami Najwa Shihab, Ibrahim Sjarief Meninggal Dunia
Headline
Manchester City
Manchester City Sukses Tekuk Bournemouth 3-1 di Premier League 2024/2025
Gunung Ibu di Malut Kembali Erupsi, Masyarakat Dilarang Aktivitas Radius 2 Km
Gunung Ibu di Malut Kembali Erupsi, Masyarakat Dilarang Aktivitas Radius 2 Km
Gempa Sumedang
Gempa Magnitudo 3,7 Guncang Sumedang
suami-najwa-shihab
Suami Najwa Shihab, Ibrahim Sjarief Meninggal Dunia

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.