JAKARTA, TM.ID: Komisi VI DPR RI meragukan kemampuan PT Pos Indonesia terkait pendistribusian logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.
Anggota Komisi VI DPR Harris Turino menilai PT Pos Logistik Indonesi yang merupakan lini bisnis PT Pos Indonesia, belum maksimal dalam memberikan layanan distribusi logistik akibat persaingan antar perusahaan logistik di Indonesia.
Maka dari itu, tegas Harris, tidak ada jalan lain bagi PT Pos Indonesia kecuali mau dan mampu meningkatkan kapasitasnya agar bisa menjadi partner resmi Pemilu 2024.
“Melihat dari pengalaman dan kesiapan, maka tentu saja, kami dari Komisi VI mendukung posisi PT Pos Indonesia agar dalam 2024 mendatang bisa kembali ditunjuk sebagai official partner Pemilu,” kata politisi PDIP itu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Maka Harris pun menegaskan bahwa PT Pos Indonesia harus mempunyai rencana yang pasti dalam menghadapi pedistribusian logistik pemilu, khususnya untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Upaya tersebut, lanjut dia, bisa diselaraskan dengan pengalamannya dalam menjalankan distribusi logistik.
“Perbaikan-perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia (sebelumnya),” tegas Harris.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi menegaskan bahwa pihaknya siap untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024.
Menurutnya, PT Pos Indonesia sudah mengintegrasikan dengan sistem end-to-end logistics guna menjaga kelancaran arus distribusi barang di Indonesia.
Pihaknya juga telah siap dengan 4.500 titik kantor pos yang digunakan untuk gedung utama, pusat distribusi, dan tempat pelipatan surat suara. PT Pos Indonesia juga telah menyiapkan dashboard real time yang terintegrasi dengan silog (sistem logistik) KPU.
BACA JUGA: KPU RI Tetapkan 204.807.222 DPT Pemilu 2024, Jawa Barat Terbanyak
(Aak)
