BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Penggunaan anggaran Pusat Data Nasional (PDN) yang mencapai Rp700 miliar, Kominfo tetap tidak mampu mengamankan data dari peretasan. Hal tersebut, membuat Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta aparat penegak hukum (APH) untuk memeriksa pengunaan anggaran PDN. Ia juga menduga ada tindakan penyelewengan atas kasus ini.
“Ada oknum-oknum tidak kompeten di PDN. Jadi saya kira, tidak ada salahnya bagi lembaga penegak hukum, seperti Polri, KPK, Kejagung, untuk mulai menyelidiki dugaan tersebut,” kata Sahroni dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, mengutip laman DPR di Jakarta, Minggu (30/6/2024).
Sahroni juga mempertanyakan kinerja kementerian yang menangani PDN ini, terkait proteksi siber yang mudah dibobol serta tidak dapat dipulihkan, padahal telah mendapatkan anggaran yang cukup besar.
“Kan, tidak masuk akal, terus ngapain aja mereka selama ini dengan dana sebesar itu?” ungkapnya.
Menurut Sahroni, kejadian ini sangatlah fatal dan memalukan. Ia meminta pejabat di lembaga terkait untuk bertanggung jawab dan tidak mencari berbagai alasan untuk menghindar.
BACA JUGA: BSSN Ngaku Tidak Ada Tata Kelola soal Peretasan PDN, DPR: Kebodohan!
“Harus ada yang bertanggung jawab atas insiden ini. Jangan cuma ngeles dengan seribu alasan tanpa adanya perbaikan,” ujar Sahroni.
(Virdiya//Budis)
