BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menanggapi pernyataan Badan Siber dan Sandi Negara soal tidak adanya back up data sistem pusat data nasional (PDN) yang diretas, karena kurangnya tata kelola.
“Kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu. Dan itu yang kita laporkan juga, karena kita diminta apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan,” ujar Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian dalam siaran Youtube DPR RI, dikutip Jumat (28/06/2024).
Mendengar hal itu, Meutya menyentil pernyataan persoalan PDN yang dinilai bukan dari masalah tata kelola, melainkan kebodohan.
BACA JUGA: Serangan Siber di PDN Terkait dengan Judi Online?
“Kalau enggak ada back up, itu bukan tata kelola sih, Pak, kalau alasannya ini kan kita enggak hitung Surabaya, Batam back up kan, karena cuma 2 persen, berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih, Pak,” tukas Meutya.
“Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia,” sambung Meutya.
Ia menegaskan kembali, bahwa persoalan yang sedang dialami PDN bukan tata kelola. Menurut Meutya, tidak ada satupun kontrol.
“Yang paling patuh Imigrasi saya dengar. Itu yang paling enggak selamat. Intinya jangan bilang lagi tata kelola, Pak. Karena ini bukan masalah tata kelola, ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun back up berarti kan?,” tegasnya.
Diketahui, sudah selama seminggu data PDN belum selesai dari serangan siber dan Ransomware, sejak Kamis (20/06/2024).
Sewrangan siber tersebut, menyebabkan gangguan terhadap sejumlah layanan, termasuk dari data milik 282 kementerianatau lembaga dan pemerintah daerah di PDN terkunci dan tersandera peretas.
Saat ini, tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri dan juga Telkom selaku pihak pengelola PDN berupaya mengatasi masalah ini.
Akan tetapi, upaya yang telah ditempuh tidak berhasil menumpaskan serangan ransomware dari peretas. Lantas, pemerintah mengaku gagal untuk memulihkan PDN.
“Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki,” ujar Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko, Rabu (26/6/2024).
(Saepul/Budis)
