Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB Ungkap Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Sebaiknya Tidak Gunakan Dana APBN

Penulis: usamah

Mendes Yandri Susanto Bisa Dijerat UU Tipikor
Presiden HAI HAC Tokoh Toleransi Indonesia, Haidar Alwi (Dok. kabariku)
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

JAKARTA,TEROPONGMEDIA.ID — Merespon adanya kekhawatiran berbagai pihak mengenai anggaran yang akan digunakan untuk membiayai program unggulan Prabowo-Gibran, Loyalis Jokowi yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R Haidar Alwi memberi masukan terkait program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Sebab, program makan siang gratis yang diperkirakan menghabiskan anggaran ratusan triliun Rupiah per tahunnya dikhawatirkan akan sangat membebani APBN.

R Haidar Alwi yang juga sebagai ketua dewan penasihat forum komunikasi alawiyin / khabib mengatakan setidaknya ada dua masukan yang dapat dipertimbangkan oleh Prabowo-Gibran mengenai program makan siang gratis.

“Pertama, sebaiknya program makan siang gratis tidak sepenuhnya dibiayai oleh APBN. Pemerintah nantinya dapat meminta partisipasi BUMN dan swasta untuk terlibat membiayai program makan siang gratis,” kata R Haidar Alwi, Minggu (12/5/2024).

BACA JUGA: Prabowo Optimis Program Makan Siang Gratis Berjalan Lancar

Menurutnya, jangan sampai program makan siang gratis mengorbankan anggaran pendidikan yang sudah dikunci 20 persen, anggaran kesehatan, subsidi energi dan perlindungan sosial. Jangan pula mencari sumber pendapatan lain dengan cara menaikkan pajak karena yang demikian itu sama saja dengan memecahkan masalah dan menciptakan masalah baru pada saat yang bersamaan.

“Kedua, sebaiknya dibuat skala prioritas penerima program makan siang gratis. Siswa di sekolah mana saja yang layak? Ibu hamil mana saja yang layak? Jangan diratakan seluruhnya, karena kan ada sekolah-sekolah elit yang siswanya berasal dari keluarga berada. Begitu juga ibu hamil, pilih yang kurang atau tidak mampu saja. Selain lebih tepat sasaran juga mengurangi tekanan beban terhadap APBN,” jelas R Haidar Alwi.

Membuat skala prioritas sekolah dan ibu hamil penerima makan siang gratis diyakini lebih solutif ketimbang pelaksanaan bertahap mulai dari daerah 3T (tertinggal, terluar dan terdepan). Pasalnya, pelaksanaan bertahap hanya dapat mengurangi beban APBN untuk satu tahun saja. Beban yang dikurangi pada tahun tersebut otomatis akan membuat beban tahun-tahun berikutnya menjadi semakin berat.

“Oleh karena itu saya berharap masukan ini sampai ke Pak Prabowo untuk dapat beliau pertimbangkan karena program makan siang gratis ini sangat bagus dan harus berjalan tanpa membuat APBN boncos dan tanpa menciptakan masalah baru,” pungkas Presiden Haidar Alwi Care itu.

 

(Agus Irawan/Usk)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Bayern Munchen
Auckland City Dihajar Bayern Munchen 10 Gol Tanpa Balas
Nok Nang Dermayu 2025 - Dok Pemkab Indramayu
Nok Nang Dermayu Siap Bersaing di Moka Jabar 2025
Pendanaan Konservasi Laut
Pemerintah Luncurkan Inovasi Pendanaan Kawasan Konservasi Laut Pertama di Dunia
BYD M6
Kiprah Manis BYD M6 Selama 1 Tahun di Indonesia, Laris karena ini!
Ikan Nila Sakti Cirebon - Dok Pemkab Cirebon
Nila Sakti, Ikon Baru yang Menghidupkan Geliat Perikanan Cirebon
Berita Lainnya

1

Mengawal Janji Konstitusi: Pendidikan Dasar Gratis Untuk Siapa?

2

Pattern Recognition dalam Psikologi Kognitif: Mekanisme, Fungsi, dan Faktor yang Mempengaruhinya

3

Coding dan AI: Senjata Belajar di Era Society 5.0

4

Gustiwiw Meninggal Tragis di Kamar Mandi, Polisi Ungkap Kronologinya

5

Gunung Gamalama Alami Peningkatan Aktivitas Kegempaan dengan Ancaman Bahaya Lontaran Material Kawah
Headline
487281379_1075319464403975_6053229546435365057_n
Ketangguhan Zarco Tak Bisa Tutupi Luka Honda, Aleix Espargaro Buka-bukaan Masalah RC213V
Chelsea
Chelsea Bungkam LAFC 2-0 di Piala Dunia Antarklub 2025
Piala Presiden 2025 Akan Digelar di Dua Stadion, Berikut Jadwal Lengkapnya 
Piala Presiden 2025 Akan Digelar di Dua Stadion, Berikut Jadwal Lengkapnya 
pemprov jabar utang BPJS Kesehatan
Ridwan Kamil Wariskan Utang BPJS Kesehatan Rp 300 M, Pemprov Jabar Kelabakan

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.