BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Indonesia berpeluang menempati posisi strategis dalam tata kelola hak asasi manusia global setelah diusulkan sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026. Pencalonan ini datang dari Kelompok Asia Pasifik yang pada 2026 dijadwalkan memegang giliran kepemimpinan Dewan HAM PBB sesuai mekanisme rotasi kawasan.
Juru Bicara 1 Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang menilai pencalonan tersebut sebagai pengakuan terhadap peran Indonesia dalam mendorong pendekatan dialogis dan inklusif dalam isu HAM internasional.
“Kepercayaan ini mencerminkan pengakuan terhadap rekam jejak Indonesia sebagai jembatan dialog dalam isu-isu HAM, sekaligus komitmen kami pada kerja sama multilateral yang konstruktif,” ujar Yvonne dalam pernyataan video, Rabu (24/12).
Menurut Yvonne, posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak terikat pada kepentingan blok tertentu menjadi nilai tambah di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Indonesia dinilai mampu memainkan peran penyeimbang serta mendorong pendekatan berbasis konsensus.
Baca Juga:
Indonesia Mengecam Tindakan IDF yang Melukai Dua Personil PBB Indonesia
Saat ini Indonesia merupakan anggota Dewan HAM PBB periode 2024–2026, sehingga dinilai memiliki pemahaman mendalam terhadap dinamika internal dewan. Penetapan Presiden Dewan HAM PBB 2026 dijadwalkan berlangsung pada 8 Januari 2026, bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
“Momentum dua dekade Dewan HAM PBB menjadi kesempatan penting untuk memperkuat tata kelola internasional yang lebih inklusif dan berorientasi pada dialog,” kata Yvonne.
Ia menambahkan bahwa apabila terpilih, Indonesia berkomitmen mengedepankan kepemimpinan yang profesional, transparan, dan berfokus pada perlindungan HAM secara universal tanpa standar ganda.
“Indonesia siap menjalankan amanah ini dengan semangat kolaborasi demi kemajuan dan perlindungan HAM bagi semua,” ujarnya.
Jika pencalonan tersebut dikonfirmasi, jabatan Presiden Dewan HAM PBB 2026 akan dijabat oleh Wakil Tetap RI untuk PBB, Sidharto Reza Suryodipuro, yang saat ini aktif mewakili Indonesia dalam berbagai forum HAM internasional.
(Budis)