JAKARTA,TM.ID: Tahun 2023, BNPB bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait berhasil mengurangi angka kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai langkah pencegahan yang diimplementasikan dengan lebih cepat, melibatkan kolaborasi dari berbagai pihak.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan sistem peringatan dini menghadap berbagai ancaman bencana. Ini mengingat Indonesia merupakan zona cincin api dan negara maritim yang secara terus-menerus dihadapkan pada bencana alam.
Mengembangkan Program Peringatan Dini
Kepala BNPB, Suharyanto, dalam keterangan di Jakarta mengatakan, BNPB terus mengembangkan program peringatan dini, khususnya untuk tsunami dan melanjutkan upaya pencegahan terhadap berbagai bencana lainnya.
BACA JUGA: Belasan Warga Terdampak Bencana Pergerakan Tanah di Garut Dievakuasi
“Selama El Nino pada tahun 2015, sekitar 2,6 juta hektare hutan dan lahan terbakar. Pada tahun 2016, angka tersebut turun menjadi 1,6 juta hektare, dan pada tahun 2023, hanya 1,1 juta hektare yang terkena dampak,” katanya seperti Teropongmedia kutip dari Antara, Senin (29/1/2024).
Ia menyatakan, meskipun luas hutan dan lahan yang terbakar cukup besar, Suharyanto menyatakan bahwa tidak ada asap yang menyebar ke negara tetangga.
“Kuncinya ada pada kolaborasi dan pencegahan. Upaya kita yang lebih cepat dalam melaksanakan tugas ini membuktikan bahwa meskipun El Nino pada tahun 2023 lebih besar dari tahun 2019, dampaknya lebih kecil pada tahun 2019. Alutsista dan biaya yang dikeluarkan pada tahun 2023 juga relatif lebih kecil dibandingkan tahun 2019,” tambahnya.
Tantangan Awal Tahun
Lebih lanjut Suharyanto menyoroti bahwa tantangan ke depan masih panjang dan berat. Awal tahun ini, banjir telah melanda berbagai daerah. Dia mengajak para pegawai di lingkungan BNPB untuk bersatu padu dan lebih cepat merespons lokasi bencana.
Selain itu, banyak gunung api aktif yang mengalami erupsi pada akhir tahun 2023. BNPB saat ini memantau dengan cermat Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores, Nusa Tenggara Timur, yang telah mencapai status level IV atau awas.
(Usk)
