Bey Minta TPID Jabar Libatkan Bumdes Soal Distribusi Bantuan Pangan Masyarakat

Penulis: Budi

Stunting
Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin (Foto: Humas Jabar)
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

BANDUNG,TM.ID: Penjabat Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin meminta, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jabar melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam distribusi bantuan pangan masyarakat.

“Harus dioptimalkan penyaluran dan distribusi beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) disertai pemantauan dan pengawasan harga yang akuntabel sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi, baik di pasar tradisional dan ritel modern oleh TPID, satuan Tugas Pangan dan Bulog,” ucap Bey di acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Hotel Hilton Bandung, Rabu (6/3/2024).

Menurut Bey, Gerakan Pasar Murah (GPM) menjadi tugas utama tim TPID bersama dengan Satuan Tugas Pangan di Jabar.

“Sudah menjadi tugas TPID menggelar GPM atau pasar murah yang bersubsidi yang memang semata untuk stabilisasi harga dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat,” ujar Bey.

Setiap jelang Hari Besar Keagamaan (HBK) Nasional, kata Bey, TPID bersama Satuan Tugas Pangan harus melakukan pemantauan dan pengawasan harga dan ketersediaan stok secara rutin atau berkala.

“Ya mereka harus memastikan dan menjaga ketersediaan pangan, serta memastikan harga penjualan yang wajar. Apalagi sepanjang dampaknya yang dapat menekan inflasi secara langsung,” katanya.

BACA JUGA: Inflasi Jabar Lebih Tinggi dari Nasional, Bey Minta Hal Ini ke TPID 

Selain itu, Bey menginstruksilan, dinas-dinas yang ada di bawah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, tidak menggelar Pasar Murah di lingkungan kedinasan atau OPD.

“Saya harap dinas-dinas tidak menggelar pasar murah di lingkungan kantornya ya, karena yang beli pasti pegawai-pegawai pemerintah juga,” ucapnya.

“Kita sedang berusaha menangani inflasi, jadi kalau mau gelar pasar murah atau Gerakan Bantuan Pangan (GPM) ya lakukan di tempat-tempat yang lebih terjangkau oleh masyarakat secara umum, bukannya di tempat pegawai pemerintahan bekerja,” jelas Bey.

“Memang, gelar pangan murah itu jadi salah satu langkah strategis untuk mengendalikan inflasi di Jawa Barat,” imbuhnya.

Bey pun mengatakan, dalam menyiapkan bantuan sosial pangan atau sembako, diambil dari APBD provinsi dan kabupaten/kota.

 

(Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Fetty Anggrainidini
Fetty Anggrainidini: Tata Kelola Anggaran Daerah Harus Transparan dan Berpihak pada Kepentingan Publik
Pajak Toko Online
Pemerintah Susun Aturan Baru, Toko Online di Shopee hingga Tokopedia akan Kena Pajak
Ketua RT melakukan pencabulan
Ngeri! Ketua RT di Tasikmalaya Cabuli Anak di Bawah Umur
mitsubishi xpander ultimate 2025
Mitsubishi Xpander Ultimate 2025 Meluncur, Adopsi Fitur Keselamatan Baru!
Pesta gay di Puncak
Waspada Penyebaran HIV Pasca Pesta Gay di Puncak, Pemkab Bogor Lakukan Intervensi Lanjutan
Berita Lainnya

1

Ida Fauziyah: PKB Lahir dari Rahimnya NU

2

Telkom University Gelar Pelatihan Literasi Digital dan Etika AI bagi Remaja Kelurahan Tamansari Bandung

3

Dilema Bandara, Kemenhub Kaji Reaktivasi Husein, Bandung Desak Akses Udara Dipulihkan

4

Inggris Borong 12 Jet F‑35A Pembawa Nuklir, Siaga Perang?

5

Tergerus Air, Plat Injak Jembatan Pemkot Cimahi Ambles
Headline
Manchester City
Link Live Streaming Juventus vs Manchester City Piala Dunia Antarklub 2025 Selain Yalla Shoot
Real Madrid
Link Live Streaming RB Salzburg vs Real Madrid Piala Dunia Antarklub 2025 Selain Yalla Shoot
aturan baru pendakian gunung rinjani
Imbas Kematian Juliana Marins, Pemprov NTB Siapkan Aturan Baru Pendakian Gunung Rinjani
Farhan Desak Reaktivasi Bandara Husein untuk Segera Dibuka!
Farhan Desak Reaktivasi Bandara Husein untuk Segera Dibuka!

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.