JAKARTA,TM.ID: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengimplementasikan tarif disinsentif, bagi kendaraan yang belum atau tidak lolos uji emisi. Kebijakan itu akan dimulai per 1 Oktober 2023 mendatang.
Penerapan ini berupa tarif parkir yang diberlakukan pada 121 titik di Jakarta, tepatnya tempat dan pasar yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Mulai 1 Oktober 2023 seluruh lokasi parkir yang dikelola Pasar Jaya, ada 121 titik lokasi parkir akan juga menerapkan tarif disinsentif parkir bagi kendaran yang belum lulus uji emisi,” kata Juru Bicara Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Pemprov DKI Jakarta Ani Ruspitawati dalam keterangannya, Sabtu (23/9/2023).
BACA JUGA: Aturan Baru Perpanjang STNK, Uji Emisi Dijadikan Syarat
Meski demikian, Ani, tidak menjelaskan lokasi 121 titik parkir yang dikenakan tarif disinsentif. Namun, pemberlakuan tarif tinggi tarif tertinggi sudah berlaku di 10 titik lokasi parkir lain IRTI Monas, Blok M Square, Kantor Samsat Jakarta Barat, Pasar Mayestik, dan Park and Ride Kalideres.
Tarif disinsentif juga berlaku di Taman Menteng, Istana Pasar Baru, Park and Ride Lebak Bulus, Park and Ride Terminal Kampung Rambutan, dan Taman Ismail Marzuki (TIM).
Kebijakan ini, kata Ani, merujuk pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Parkir. Dimana untuk kendaraan roda empat adalah Rp7.500 per jam atau berlaku progresif di tiap lokasi parkir milik Pemprov DKI Jakarta.
Sementara itu, lokasi Park and Ride, untuk kendaraan roda empat dikenakan tarif Rp7.500 rupiah untuk sekali parkir atau berlaku tarif flat. Tarif parkir tertinggi tersebut belum diberlakukan bagi kendaraan roda dua.
(Saepul/Usamah)
