BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat menggelar Forum Silaturahmi dan Sinergi Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha Jawa Barat di El Hotel Bandung, Kamis (23/10). Acara ini mempertemukan langsung para pelaku usaha dengan Gubernur Jawa Barat dan jajaran instansi terkait untuk membangun kolaborasi konkret dalam memperkuat iklim investasi di daerah.
Forum tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Kepala Dinas se-Jabar, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), akademisi, pengusaha dari berbagai negara, serta pengurus APINDO kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Ketua APINDO Jawa Barat, Ning Wahyu, mengatakan bahwa forum ini bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan langkah nyata memperkuat sinergi antara dunia usaha dan pemerintah daerah.
“Para pengusaha sudah lama ingin menyampaikan langsung berbagai persoalan kepada Gubernur Jabar. Melalui forum ini, aspirasi dan tantangan dunia usaha bisa disampaikan, sekaligus mendengarkan langsung komitmen Gubernur dalam membangun iklim usaha yang sehat dan berkeadilan,” ujar Ning.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Barat menegaskan pentingnya dukungan infrastruktur bagi kelancaran aktivitas industri, seperti pasokan listrik, gas, air bersih, dan akses jalan. Ia menekankan bahwa negara wajib hadir untuk menyeimbangkan kepentingan investasi dengan kesejahteraan rakyat.
“Perusahaan air mineral, misalnya, harus dilihat secara utuh. Pajak dari perusahaan itu seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur air bersih dan pertanian, melakukan reboisasi hutan, serta memperbaiki akses jalan di sekitar wilayah operasi perusahaan. Dengan begitu, masyarakat sekitar turut merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Gubernur juga mengungkapkan rencana pemerataan distribusi pajak mulai 2026 agar tidak ada lagi desa miskin di sekitar kawasan industri. Ia menilai pajak yang dibayarkan perusahaan harus kembali kepada masyarakat di wilayah sumbernya.
“Saya tidak mau lagi melihat pabrik membayar pajak ratusan miliar setiap tahun, tetapi desa tempat pabrik itu berada tetap miskin dan tidak punya air bersih. Pajak itu harus kembali ke masyarakat di sekitar sumbernya,” katanya.
Selain itu, Gubernur menyoroti masih adanya perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat namun membayar pajaknya di luar daerah. Ia meminta agar seluruh perusahaan membayar pajak di Jabar demi keadilan fiskal dan kemajuan daerah.
Dalam forum tersebut, Gubernur berdialog langsung dengan para pengusaha dari dalam dan luar negeri. Beberapa persoalan bahkan langsung ditindaklanjuti di tempat melalui koordinasi dengan pihak terkait. Ia juga meminta APINDO Jabar untuk mendata dan mengidentifikasi kendala dunia usaha, mulai dari perubahan tata ruang, lintasan jaringan listrik SUTET, hingga izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang tak kunjung selesai.
Baca Juga:
Apindo Jabar Prihatin Banyak Perusahaan Padat Karya Bertumbangan
Menyoroti isu perizinan, Ning Wahyu menyambut baik komitmen Pemprov Jabar untuk melakukan reformasi birokrasi dan mempercepat proses izin usaha.
“Pak Gubernur menegaskan bahwa industri berisiko rendah, seperti konveksi, tidak seharusnya diperlakukan sama dengan industri kimia. Pemerintah akan mengklasifikasikan risiko industri agar izin bagi usaha berisiko rendah bisa diselesaikan dalam hitungan jam, tanpa mengabaikan aspek lingkungan,” ujarnya.
Dalam hal kebijakan ketenagakerjaan, APINDO Jabar juga mendukung gagasan penyeragaman upah minimum di tingkat provinsi (UMP) sebagai pengganti sistem Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Penyesuaian upah antar sektor industri nantinya dilakukan melalui dialog bipartit antara pengusaha dan pekerja sesuai kemampuan sektor masing-masing.
Tak hanya membahas persoalan pajak dan upah, forum ini juga menyoroti inovasi digital ketenagakerjaan. Gubernur Jabar memperkenalkan aplikasi “Nyari Gawe”, platform rekrutmen tenaga kerja online untuk membantu masyarakat mencari pekerjaan sekaligus mempermudah perusahaan mendapatkan SDM berkualitas.
“Kami mengimbau seluruh perusahaan di Jawa Barat, terutama anggota APINDO, untuk memanfaatkan aplikasi Nyari Gawe ini. Proses rekrutmen yang digital akan mengurangi praktik percaloan tenaga kerja dan membuat sistem ketenagakerjaan lebih transparan,” pungkas Ning Wahyu.
Melalui forum ini, APINDO Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem usaha yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemajuan ekonomi masyarakat Jawa Barat.**
